Meski demikian, mendirikan PT juga menambah tanggung jawab administrasi, akuntansi, perpajakan, dan kepatuhan perizinan. Karena itu, keputusan mendirikan PT sebaiknya mempertimbangkan kebutuhan bisnis, bukan hanya mengikuti tren.<\/p>\n\n\n\n
Kapan bisnis perlu beralih menjadi PT?<\/h3>\n\n\n\n
Anda dapat mempertimbangkan PT ketika:<\/p>\n\n\n\n
- \n
- Bisnis mulai berkembang dan membutuhkan struktur hukum yang lebih kuat. <\/li>\n\n\n\n
- Bisnis Anda ingin menerima investasi<\/li>\n\n\n\n
- Anda ingin memisahkan aset bisnis dari aset pribadi<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
Jika Anda adalah pengusaha yang menjalankan usaha sendiri dan masih memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil (UMK), Anda bisa memilih PT Perorangan. Tapi, jika rencananya bisnis akan memiliki beberapa pemegang saham, Anda bisa membuat PT biasa.<\/p>\n\n\n
\n![\"kledo](\"https:\/\/kledo.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/kledo-banner-3-1024x1024.webp\")
<\/a><\/figure>\n<\/div>\n\n\nBaca Juga: Begini Alur dan Cara Mengurus Akta Pendirian Perusahaan<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\n
Apa Saja Jenis PT yang Bisa Dipilih?<\/h2>\n\n\n
\n![\"cara](\"https:\/\/kledo.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/cara-membuat-pt-3.webp\")
<\/figure>\n<\/div>\n\n\nAda 2 jenis PT yang bisa dipilih calon pengusaha, yaitu PT Perorangan <\/strong>dan PT persekutuan modal\/PT biasa<\/strong>. Keduanya berstatus badan hukum, tapi berbeda dari segi jumlah pendiri, prosedur pendirian, dan struktur kepemilikan.<\/p>\n\n\n\n
PT Perorangan merupakan perseroan yang didirikan oleh satu orang dan ditujukan bagi usaha yang memenuhi kriteria UMK. Sementara itu, PT persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian oleh dua orang atau lebih, dengan ketentuan khusus sesuai peraturan yang berlaku.<\/p>\n\n\n\n
PT persekutuan modal (PT biasa) <\/h3>\n\n\n\n
PT ini didirikan oleh dua orang atau lebih dan menjadi pilihan utama bagi bisnis komersial pada umumnya. Pendiriannya wajib menggunakan akta pendirian yang dibuat di hadapan notaris dan berbahasa Indonesia. <\/p>\n\n\n\n
Seluruh interaksi dengan sistem AHU untuk jenis PT ini dilakukan melalui notaris yang memiliki akun khusus. <\/p>\n\n\n\n
PT perorangan <\/h3>\n\n\n\n
PT Perorangan<\/a> ditujukan bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang ingin mendirikan perseroan seorang diri. Sebagai gambaran, Laporan Tahunan 2024 Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIY mencatat 794 pendirian PT Perorangan di Kabupaten Sleman<\/a> selama 2024.<\/p>\n\n\n\n
Untuk mendirikan PT perorangan, Anda tidak memerlukan akta notaris, tapi cukup mengisi form pernyataan pendirian secara elektronik di sistem AHU.<\/p>\n\n\n\n
Meski prosesnya lebih ringkas, tetap ada kriteria yang harus Anda penuhi seperti skala usahanya. Misalnya, batas maksimal modal usaha untuk PT perorangan adalah Rp5 miliar.<\/p>\n\n\n\n
Jika melebihi batas, pelaku usaha tidak dapat mendirikan PT perorangan karena tidak memenuhi kriteria UMK, sehingga harus mendirikan PT persekutuan modal.<\/p>\n\n\n\n
Dalam perkembangannya, PT juga dapat menjadi perusahaan terbuka yang menawarkan sahamnya kepada masyarakat melalui pasar modal sesuai ketentuan yang berlaku. <\/p>\n\n\n\n
Perusahaan seperti ini dikenal sebagai perusahaan Tbk. Untuk memahami karakteristik dan mekanisme operasionalnya, simak penjelasan lebih lanjut tentang perusahaan Tbk.<\/a><\/p>\n\n\n\n
Baca juga: Cara Pendaftaran HKI Beserta Syarat dan Alurnya<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\n
Apa Saja yang Perlu Anda Persiapkan Sebelum Membuat PT?<\/h2>\n\n\n\n
Ada 6 hal yang perlu Anda siapkan sebelum membuat PT, yaitu: nama perseroan, kegiatan usaha, domisili usaha, struktur modal dan kepemilikan saham, susunan pengurus, dan dokumen pendiri dan pengurus.<\/p>\n\n\n\n
- \n
- Nama perseroan.<\/strong> Periksa ketersediaan nama usaha lewat portal AHU<\/a> dan pesan nama tersebut melalui SABH. Siapkan beberapa alternatif nama karena jika nama yang Anda siapkan ternyata sudah digunakan atau terlalu mirip dengan nama usaha yang sudah ada, maka izin Anda berpotensi ditolak. <\/li>\n\n\n\n
- Kegiatan usaha (KBLI).<\/strong> Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia menentukan jenis izin yang nantinya diperlukan. Jangan salah melakukan klasifikasi, karena kesalahan pengisian KBLI pada akta pendirian dapat membuat terblokir otomatis saat penerbitan NIB.<\/li>\n\n\n\n
- Domisili usaha.<\/strong> Alamat usaha perlu sesuai dengan peruntukan wilayahnya. Sistem bisa otomatis menolak penerbitan NIB apabila zonasi tidak sesuai.<\/li>\n\n\n\n
- Struktur modal dan kepemilikan saham.<\/strong> Buat kesepakatan mengenai besaran modal dasar, modal ditempatkan, dan komposisi saham masing-masing.<\/li>\n\n\n\n
- Susunan pengurus.<\/strong>Tentukan siapa yang menjabat sebagai direksi dan komisaris.<\/li>\n\n\n\n
- Dokumen pendiri dan pengurus.<\/strong> Umumnya berupa KTP dan NPWP, tetapi kelengkapan yang diminta dapat berbeda antarnotaris. <\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
Baca Juga: Cara Mendirikan PT di Indonesia: Syarat, Biaya, dan Prosesnya<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\n
Bagaimana Tahapan Pendirian PT Persekutuan Modal?<\/h2>\n\n\n\n
Untuk mendirikan PT persekutuan modal, prosesnya lebih panjang daripada PT perorangan, yaitu melalui tahapan berikut:<\/p>\n\n\n\n
1. Pemesanan Nama Melalui SABH<\/h3>\n\n\n\n
Setelah pendiri dan notaris menyepakati nama, notaris memesan nama tersebut melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) di portal AHU. Pemesanan ini memastikan nama yang dipilih tidak digunakan oleh perseroan lain.<\/p>\n\n\n
\n![\"cara](\"https:\/\/kledo.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/cara-membuat-pt-1.webp\")
<\/figure>\n<\/div>\n\n\n2. Penyusunan dan Penandatanganan Akta Pendirian<\/h3>\n\n\n\n
Notaris menyusun akta yang memuat anggaran dasar perseroan. Isinya mencakup nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan (KBLI), modal dasar dan modal disetor, struktur direksi dan komisaris, serta nama pemegang saham beserta komposisi kepemilikannya. Akta kemudian ditandatangani oleh para pendiri.<\/p>\n\n\n\n
3. Pengesahan Badan Hukum<\/h3>\n\n\n\n
Notaris mendaftarkan akta pendirian ke Kementerian melalui SABH. Lewat Peraturan Menteri Hukum (Permenkum) Nomor 49 Tahun 2025<\/a>, notaris juga wajib memvalidasi dan mendaftarkan data beneficial owner<\/em> (BO) secara bersamaan saat mengajukan pengesahan. <\/p>\n\n\n\n
Setelah disetujui, perseroan memperoleh Surat Keputusan pengesahan dan sejak saat itu berstatus badan hukum. <\/p>\n\n\n\n
4. Pendaftaran NPWP Badan<\/h3>\n\n\n\n
NPWP badan untuk PT umumnya diterbitkan melalui integrasi sistem AHU, OSS, dan Direktorat Jenderal Pajak, sehingga Anda tidak selalu perlu mendaftar secara terpisah. <\/p>\n\n\n\n
Setelah NPWP terbit, perusahaan perlu mengaktivasi akun wajib pajak badan di Coretax. Pastikan data NPWP, akta, dan OSS sudah sinkron, serta menanyakan kepada notaris apakah NPWP sudah terbit atau perlu didaftarkan manual, terutama untuk PT Perorangan.<\/p>\n\n\n\n
5. Penerbitan NIB Melalui OSS<\/h3>\n\n\n\n
Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan melalui sistem OSS di oss.go.id. Pendaftaran dilakukan setelah perusahaan memperoleh SK pengesahan dan NPWP badan. Pelajari Cara, Syarat, dan Tahapan Membuat NIB Online dengan OSS<\/a> di sini.<\/p>\n\n\n\n
Selain NIB, usaha tertentu memerlukan perizinan lanjutan. Perizinan tambahan tersebut ditentukan oleh tingkat risiko KBLI yang dipilih, dan biasanya rentang waktunya adalah satu sampai dua hari.<\/p>\n\n\n\n
6. Pembukaan Rekening dan Penyetoran Modal<\/h3>\n\n\n\n
Setelah NIB terbit, perusahaan dapat membuka rekening bank atas nama PT. Modal disetor sesuai jumlah yang tercantum dalam akta, dan bukti penyetoran perlu disimpan sebagai dokumen perusahaan.<\/p>\n\n\n\n
Ketentuan PT memerlukan modal dasar minimal Rp50 juta sudah tidak berlaku. Kewajiban ini dihapus sejak berlakunya UU Cipta Kerja. Besaran modal dasar kini ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri.<\/p>\n\n\n\n
Baca Juga: Kenali Beragam Bentuk Badan Usaha yang Ada di Indonesia<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\n
Apa Saja Kewajiban Setelah Mendirikan PT?<\/h2>\n\n\n\n
Setelah PT resmi berdiri, ada beberapa kewajiban administrasi yang perlu Anda patuhi agar perusahaan dapat beroperasi sesuai ketentuan. mencakup perpajakan, tata kelola perseroan, perizinan usaha, ketenagakerjaan, serta pembukuan.<\/p>\n\n\n\n
Jenis kewajiban yang harus dipenuhi bergantung pada bentuk PT, kegiatan usaha, skala bisnis, dan jumlah karyawan. Berikut penjelasannya:<\/p>\n\n\n\n
1. Memenuhi Kewajiban Perpajakan<\/h3>\n\n\n\n
Pastikan administrasi perpajakan sudah benar, termasuk aktivasi akses layanan pajak, pembayaran pajak yang terutang, dan penyampaian laporan sesuai ketentuan.<\/p>\n\n\n\n
- \n
- Aktivasi akun Coretax.<\/strong> Pastikan akses akun wajib pajak badan siap digunakan untuk menjalankan administrasi perpajakan melalui sistem Direktorat Jenderal Pajak (DJP).<\/li>\n\n\n\n
- SPT Tahunan PPh Badan.<\/strong> PT wajib melaporkan penghasilan dan perhitungan pajaknya sesuai ketentuan. Untuk tahun pajak yang berakhir pada 31 Desember, batas umum pelaporan SPT Tahunan badan adalah empat bulan setelah akhir tahun pajak.<\/li>\n\n\n\n
- PPh Final UMKM.<\/strong> PT yang memenuhi persyaratan dapat memanfaatkan skema PPh Final dengan tarif 0,5% dari omzet dalam jangka waktu yang ditentukan. Fasilitas ini memiliki persyaratan dan batas waktu penggunaan, sehingga perlu diperiksa berdasarkan kondisi perusahaan.<\/li>\n\n\n\n
- Angsuran PPh Pasal 25.<\/strong> PT yang dikenai ketentuan PPh umum perlu memeriksa kewajiban angsuran pajak bulanannya. Perhitungan untuk perusahaan yang baru berdiri dapat berbeda dari perusahaan yang sudah memiliki riwayat pelaporan pajak.<\/li>\n\n\n\n
- PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23.<\/strong> Jika memenuhi ketentuan, PT perlu melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas pembayaran gaji atau transaksi tertentu dengan pihak lain.<\/li>\n\n\n\n
- PPN dan status PKP.<\/strong> Perusahaan perlu memeriksa apakah wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Jika sudah berstatus PKP, perusahaan harus memenuhi kewajiban terkait faktur pajak dan pelaporan PPN.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
Catatan:<\/strong> Tidak semua jenis pajak berlaku untuk setiap PT. Kewajibannya tantung pada omzet, jenis transaksi, status perpajakan, dan kegiatan perusahaan. <\/p>\n\n\n\n
2. Memenuhi Kewajiban Tata Kelola Perseroan<\/h3>\n\n\n\n
PT juga perlu menjaga administrasi badan hukum melalui sistem Administrasi Hukum Umum (AHU).<\/p>\n\n\n\n
Beberapa hal yang perlu dilakukan meliputi:<\/p>\n\n\n\n
- \n
- Menyelenggarakan RUPS tahunan.<\/strong> Untuk PT persekutuan modal, RUPS tahunan diselenggarakan paling lambat enam bulan setelah tahun buku berakhir. Direksi juga perlu menyiapkan laporan tahunan untuk memperoleh persetujuan sesuai ketentuan.<\/li>\n\n\n\n
- Memperbarui data perseroan.<\/strong> Perubahan direksi, komisaris, pemegang saham, atau anggaran dasar perlu diproses melalui mekanisme administrasi yang berlaku, termasuk melalui notaris jika dipersyaratkan.<\/li>\n\n\n\n
- Melaporkan pemilik manfaat (beneficial owner<\/em>).<\/strong> PT perlu mengidentifikasi dan menyampaikan informasi pemilik manfaat serta memperbaruinya sesuai ketentuan.<\/li>\n\n\n\n
- Menyimpan dokumen internal.<\/strong> Perseroan perlu mengelola dokumen seperti daftar pemegang saham, risalah RUPS, dan risalah rapat direksi atau komisaris sesuai kewajiban hukum.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
3. Memenuhi Kewajiban Perizinan Berusaha melalui OSS<\/h3>\n\n\n\n
NIB tidak otomatis memberi izin untuk menjalankan seluruh aktivitas operasional perusahaan. Perusahaan tetap perlu memenuhi persyaratan perizinan berdasarkan KBLI dan tingkat risiko kegiatan usaha.<\/p>\n\n\n\n
Usaha dengan tingkat risiko atau karakteristik tertentu mungkin membutuhkan sertifikat standar, izin sektoral, atau persyaratan lain. <\/p>\n\n\n\n
4. Memenuhi Kewajiban Ketenagakerjaan<\/h3>\n\n\n\n
Jika PT mempekerjakan karyawan, perusahaan perlu memenuhi kewajiban ketenagakerjaan sesuai jumlah pekerja, hubungan kerja, dan ketentuan yang berlaku.<\/p>\n\n\n\n
Kewajiban tersebut dapat mencakup:<\/p>\n\n\n\n
- \n
- Mendaftarkan pekerja dalam program jaminan sosial seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan.<\/li>\n\n\n\n
- Mengelola administrasi penggajian seperti mencatat gaji, tunjangan, potongan, dan pembayaran upah.<\/li>\n\n\n\n
- Memenuhi kewajiban perpajakan atas gaji<\/li>\n\n\n\n
- Memenuhi ketentuan hubungan kerja<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
5. Menyelenggarakan Pembukuan dan Menyusun Laporan Keuangan<\/h3>\n\n\n\n
PT perlu menyelenggarakan pembukuan dan menyiapkan laporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku. Selain mendukung administrasi perpajakan, pencatatan keuangan membantu pemilik mengetahui kondisi bisnis secara lebih akurat.<\/p>\n\n\n\n
Sejak perusahaan mulai bertransaksi, catat pemasukan, pengeluaran, aset, utang, piutang, dan modal secara teratur. Simpan pula bukti transaksi seperti faktur, kuitansi, kontrak, dan bukti transfer agar setiap pencatatan dapat ditelusuri.<\/p>\n\n\n\n
Laporan keuangan diperlukan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dan mendukung pelaporan kepada direksi dalam PT persekutuan modal.<\/p>\n\n\n\n
Agar pencatatan lebih konsisten, gunakan software akuntansi <\/a>untuk membantu mencatat transaksi, memantau arus kas, mengelola utang-piutang, dan menyusun laporan keuangan. <\/p>\n\n\n\n
Baca Juga: Perbedaan CV dan PT, Mana yang Lebih Cocok untuk Anda?<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\n
Bagaimana Cara Mengubah PT Perorangan menjadi PT Persekutuan Modal?<\/h2>\n\n\n
\n![\"cara](\"https:\/\/kledo.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/cara-membuat-pt-2.webp\")
<\/figure>\n<\/div>\n\n\nPada saat menjalankan usaha, tentu ada banyak kemungkinan yang terjadi. Misalnya saja ada tambahan pemegang saham atau nilai pendapatan tahunan tidak lagi masuk kriteria UMK. <\/p>\n\n\n\n
Apabila ini terjadi, PT perorangan harus segera diubah menjadi PT persekutuan modal. Mengacu pada Permenkumham 21\/2021, syarat pendirian PT persekutuan modal dari PT perseorangan dapat dilakukan dengan langkah-langkah di bawah ini.<\/p>\n\n\n\n
Syarat pendirian PT persekutuan modal dari PT perseorangan yang pertama adalah melakukan perubahan status melalui akta notaris. Akta tersebut harus memuat informasi sebagai berikut:<\/p>\n\n\n\n
- \n
- Pernyataan pemegang saham yang memuat perubahan status PT perorangan menjadi PT persekutuan modal;<\/li>\n\n\n\n
- Perubahan anggaran dasar dari semula pernyataan pendirian dan\/atau pernyataan perubahan PT perorangan menjadi anggaran dasar PT, yang meliputi:\n
- \n
- nama dan\/atau tempat kedudukan PT;<\/li>\n\n\n\n
- maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT;<\/li>\n\n\n\n
- jangka waktu berdirinya PT;<\/li>\n\n\n\n
- besarnya modal dasar;<\/li>\n\n\n\n
- modal ditempatkan dan disetor; dan<\/li>\n\n\n\n
- status PT tertutup atau terbuka.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n
- Data Perseroan, yang meliputi:\n
- \n
- Perubahan susunan pemegang saham karena pengalihan saham dan\/atau perubahan jumlah kepemilikan saham yang dimiliki;<\/li>\n\n\n\n
- Perubahan susunan nama dan jabatan anggota direksi dan\/atau dewan komisaris;<\/li>\n\n\n\n
- Penggabungan, pengambilalihan, dan pemisahan yang tidak disertai perubahan anggaran dasar;<\/li>\n\n\n\n
- Pembubaran PT;<\/li>\n\n\n\n
- Berakhirnya status badan hukum PT;<\/li>\n\n\n\n
- Perubahan nama pemegang saham karena pemegang saham ganti nama; dan<\/li>\n\n\n\n
- Perubahan alamat lengkap PT.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
Langkah kedua yaitu mendaftarkan perubahan status secara elektronik. Lalu, langkah terakhir dalam syarat pendirian PT persekutuan modal dari PT perorangan adalah dengan mengisi surat pernyataan secara elektronik.<\/p>\n\n\n\n
Surat pertanyataan tersebut menyatakan format isian PT dan keterangan mengenai dokumen pendukung yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pemohon bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran format isian dan keterangan tersebut.<\/p>\n\n\n\n
Baca juga: Cara Mendapatkan Izin PIRT, Syarat, dan Manfaatnya<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\n
Kesimpulan<\/h2>\n\n\n\n
Itulah pembahasan lengkap mengenai cara dan alur dalam membuat PT untuk proses usaha yang lebih legal dan lebih baik.<\/p>\n\n\n\n
Dengan mengetahui cara membuat PT, Anda bisa dengan mudah mengetahui syarat dan hal apa saya yang perlu Anda siapkan sebelum mengajukan permohonan ke Kemenkumham.<\/p>\n\n\n\n
Perusahaan yang berbentuk PT mendapatkan kepastian hukum dalam berbisnis. Hal ini karena perusahaan tersebut dilindungi oleh Undang-Undang. Selain itu, nama PT dilindungi hukum sehingga pihak lain tidak dapat menggunakan nama yang sama \/ mirip dengan nama PT Anda.<\/p>\n\n\n\n
Pastikan juga pengelolaan keuangan dalam PT Anda sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Jika belum, Anda bisa mencoba menggunakan software akuntansi<\/a> yang mudah digunakan dan memiliki fitur terlengkap seperti Kledo.<\/p>\n\n\n\n
Kledo adalah software akuntansi online buatan Indonesia yang sudah dipercaya 75.000 pengguna dari berbagai jenis dan skala bisnis.<\/p>\n\n\n\n
- Memperbarui data perseroan.<\/strong> Perubahan direksi, komisaris, pemegang saham, atau anggaran dasar perlu diproses melalui mekanisme administrasi yang berlaku, termasuk melalui notaris jika dipersyaratkan.<\/li>\n\n\n\n
- SPT Tahunan PPh Badan.<\/strong> PT wajib melaporkan penghasilan dan perhitungan pajaknya sesuai ketentuan. Untuk tahun pajak yang berakhir pada 31 Desember, batas umum pelaporan SPT Tahunan badan adalah empat bulan setelah akhir tahun pajak.<\/li>\n\n\n\n
- Kegiatan usaha (KBLI).<\/strong> Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia menentukan jenis izin yang nantinya diperlukan. Jangan salah melakukan klasifikasi, karena kesalahan pengisian KBLI pada akta pendirian dapat membuat terblokir otomatis saat penerbitan NIB.<\/li>\n\n\n\n
- Nama perseroan.<\/strong> Periksa ketersediaan nama usaha lewat portal AHU<\/a> dan pesan nama tersebut melalui SABH. Siapkan beberapa alternatif nama karena jika nama yang Anda siapkan ternyata sudah digunakan atau terlalu mirip dengan nama usaha yang sudah ada, maka izin Anda berpotensi ditolak. <\/li>\n\n\n\n