{"id":27998,"date":"2024-05-21T14:12:10","date_gmt":"2024-05-21T07:12:10","guid":{"rendered":"https:\/\/kledo.com\/blog\/?p=27998"},"modified":"2025-05-22T15:01:49","modified_gmt":"2025-05-22T08:01:49","slug":"denda-pasal-7-kup","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/kledo.com\/blog\/denda-pasal-7-kup\/","title":{"rendered":"Mengetahui Denda Pasal 7 KUP dan Cara Membayarnya"},"content":{"rendered":"\n

Bagi wajib pajak, jika Anda mengalami keterlambatan dalam membayar pajak atau melaporkan SPT, wajib pajak dapat dikenai sanksi denda sesuai dengan ketentuan pengenaan denda Pasal 7 KUP.<\/p>\n\n\n\n

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), seseorang yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) wajib melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sebelum tenggat waktu yang telah ditentukan. Jika tidak, maka akan dikenakan sanksi berupa denda maupun pidana.<\/p>\n\n\n\n

Khusus bagi Wajib Pajak Badan, SPT Tahunan dilaporkan paling lambat tanggal 30 April dalam Tahun Pajak. <\/p>\n\n\n\n

Pada artikel kali ini kita akan membahas besaran denda pasal 7 KUP beserta cara pembayarannya juga sanksi jika Anda melanggarnya.<\/p>\n\n\n\n\n\n

Apa Sanksi Terlambat Bayar Pajak?<\/h2>\n\n\n
\n
\"denda<\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Setiap wajib pajak tentunya memiliki kewajiban untuk membayar pajak kepada negara. Jika melakukan pelanggaran dalam memenuhi kewajiban ini karena tidak membayar atau terlambat membayar pajak, Anda dapat dikenakan sanksi. <\/p>\n\n\n\n

Berdasarkan UU KUP, wajib pajak yang terlambat membayar pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda. Denda telat bayar pajak ini dikenakan sebesar 2% per bulan. Denda ini dihitung dari sejak tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran pajak tersebut.<\/p>\n\n\n\n

Pasal 7 Ayat 2 UU KUP juga berlaku bagi badan usaha yang tidak lagi melakukan kegiatan usaha di Indonesia atau badan usaha asing yang tak lagi melakukan kegiatan usaha di Indonesia, tapi belum dibubarkan sesuai peraturan yang berlaku. <\/p>\n\n\n\n

Apabila keterlambatan membayar pajak terjadi berkali-kali, wajib pajak bisa dikenakan sanksi pidana, lho<\/em>! Sanksi ini berupa pidana penjara paling lama 6 tahun dan paling cepat 6 bulan.<\/p>\n\n\n\n

Wajib pajak yang menerima hukuman ini juga diharuskan membayar denda minimal 2 kali dari jumlah pajak terutang dan maksimal 4 kali dari jumlah pajak terutang.<\/p>\n\n\n\n

Baca juga: Tax Shield: Pengertian, Jenis, dan Faktor yang Mempengaruhinya<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n

\n
\"Banner<\/a><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Denda Pasal 7 Ayat (2) UU KUP<\/h2>\n\n\n\n

Denda Pasal 7 KUP adalah aturan yang berisi sanksi pajak yang dikenakan oleh pemerintah kepada wajib pajak yang tidak melakukan atau tidak memenuhi batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak atau SPT Pajak. <\/p>\n\n\n\n

Pada pasal 7 ayat (1), tercantum ketentuan mengenai besaran atau tarif denda yang dikenakan berdasarkan jenis SPT dan pajaknya. Sedangkan ayat (2) mengatur tentang golongan wajib pajak yang dikecualikan dari pengenaan sanksi denda tersebut.<\/p>\n\n\n\n

Denda Pasal 7 KUP sering kali terjadi karena wajib pajak tidak melaporkan SPT sesuai dengan waktu yang ditentukan.<\/p>\n\n\n\n

Agar terhindar dari denda Pasal 7 KUP, Anda perlu memperhatikan ketentuan batas waktu pelaporan SPT. Adapun aturan batas waktu penyampaian SPT yang tertuang dalam Pasal 3 ayat (3) KUP adalah sebagai berikut.<\/p>\n\n\n\n

    \n
  1. Bagi Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Masa, batasan waktu yang diberikan paling lama 20 hari setelah akhir Masa Pajak.<\/li>\n\n\n\n
  2. Bagi Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan<\/a> atau PPh 21 yang dikenakan kepada Wajib Pajak Pribadi, batasan waktu yang diberikan paling lama 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak.<\/li>\n\n\n\n
  3. Bagi Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang dikenakan kepada Wajib Pajak Badan, batasan waktu yang diberikan paling lama 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

    Baca juga: Pajak Tangguhan: Perlakuan dalam PSAK 46 dan Contoh Jurnalnya<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\n

    Berapa besaran atau tarif denda pasal 7 KUP?<\/h3>\n\n\n\n

    Berdasarkan Pasal 7 UU KUP, wajib pajak yang melanggar kewajiban pelaporan SPT akan dikenai sanksi administrasi berupa denda.<\/p>\n\n\n\n

    Sanksi denda merupakan sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar kewajiban pelaporan SPT, baik karena terlambat atau tidak melaporkan sama sekali. Besaran denda ini bervariasi, tergantung jenis SPT dan pajaknya.<\/p>\n\n\n\n

    Berdasarkan Pasal 7 KUP, berikut adalah besaran denda yang dikenakan sebagai sanksi tidak lapor SPT.<\/p>\n\n\n\n

      \n
    1. Denda sebesar Rp500.000 untuk SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN).<\/li>\n\n\n\n
    2. Denda sebesar Rp100.000 untuk SPT Masa lainnya.<\/li>\n\n\n\n
    3. Denda sebesar Rp1.000.000 untuk SPT Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Badan.<\/li>\n\n\n\n
    4. Denda sebesar Rp100.000 untuk SPT PPh Wajib Pajak Perorangan.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

      Baca juga: Deductible dan Non Deductible Expenses dalam Penghitungan Pajak<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\n

      Wajib Pajak yang Bebas Denda Pasal 7 KUP<\/h2>\n\n\n
      \n
      \"denda<\/figure>\n<\/div>\n\n\n

      UU KUP juga memuat ketentuan terkait pengecualian penerapan sanksi pajak. Pengecualian ini merupakan wajib pajak yang bisa dibebaskan atau tidak dikenai sanksi Pasal 7 KUP. <\/p>\n\n\n\n

      Pasal pengenaan sanksi administrasi berupa denda Pasal 7 KUP ini tidak dapat diberlakukan kepada golongan wajib pajak berikut.<\/p>\n\n\n\n