{"id":39080,"date":"2025-08-22T13:33:16","date_gmt":"2025-08-22T06:33:16","guid":{"rendered":"https:\/\/kledo.com\/blog\/?p=39080"},"modified":"2025-08-22T13:33:22","modified_gmt":"2025-08-22T06:33:22","slug":"psak-111-akuntansi-wad","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/kledo.com\/blog\/psak-111-akuntansi-wad\/","title":{"rendered":"PSAK 111 Tentang Akuntansi Wa’d dan Contoh Kasusnya"},"content":{"rendered":"\n

Dalam dunia keuangan syariah, praktik akad dan janji (wa\u2019d) memegang peranan penting dalam membentuk dasar hukum dan mengurangi risiko yang mungkin timbul, terutama dalam pembiayaan. PSAK 111, yang mengatur akuntansi wa\u2019d, menjadi pedoman penting bagi lembaga keuangan syariah dalam mengelola transaksi mereka dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah. Namun, meskipun konsep ini sudah ada, penerapan praktisnya sering kali menghadapi tantangan.<\/p>\n\n\n\n

Wa\u2019d, yang pada dasarnya adalah janji dari satu pihak kepada pihak lain, berbeda jauh dengan akad yang mengikat kedua belah pihak secara langsung. <\/p>\n\n\n\n

Dalam penerapannya, wa\u2019d menjadi suatu komitmen pra-akad yang mengatur kewajiban pihak yang memberikan janji, sekaligus meminimalisir risiko gagal bayar atau wanprestasi dalam transaksi syariah. <\/p>\n\n\n\n

Hal ini menjadi penting dalam konteks pembiayaan murabahah, di mana lembaga keuangan perlu mengikat calon nasabah sebelum akad dijalankan.<\/p>\n\n\n\n

Namun, meski memiliki tujuan yang jelas, implementasi akuntansi wa\u2019d dalam laporan keuangan lembaga keuangan syariah masih terbatas. Banyak lembaga yang belum sepenuhnya mengaplikasikan PSAK 111 dalam operasional mereka. <\/p>\n\n\n\n

Hal ini menyulitkan mereka dalam menyusun laporan yang mencerminkan risiko dan potensi kewajiban di masa mendatang. Padahal, keberadaan akuntansi wa\u2019d ini sangat membantu dalam memberikan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik bagi pemangku kepentingan.<\/p>\n\n\n\n

Pada artikel ini kita akan membahas secara detail mengenai konsep wa\u2019d, perbedaannya dengan akad, serta bagaimana penerapan PSAK 111 dapat memperbaiki pengelolaan keuangan syariah.<\/p>\n\n\n\n\n\n

Akuntansi Wa’d Menurut PSAK 111<\/h2>\n\n\n
\n
\"psak<\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Wa\u2019d adalah janji dari seseorang atau satu pihak kepada pihak lain untuk melaksanakan sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariah di masa yang akan datang. Dalam fatwa DSN MUI terdapat perbedaan pandangan mengenai sifat wa\u2019d. <\/p>\n\n\n\n

Fatwa DSN MUI No. 27 menyebut bahwa wa\u2019d tidak bersifat mengikat, merujuk pada pendapat para ulama fikih. <\/p>\n\n\n\n

Namun, Fatwa DSN MUI No. 85 menyatakan bahwa wa\u2019d bersifat mengikat. Janji harus ditunaikan, bahkan dapat dipaksa oleh pihak penerima janji atau pihak yang berwenang. <\/p>\n\n\n\n

Selain itu, dalam fatwa tersebut ditegaskan bahwa wa\u2019d harus dituangkan dalam akta perjanjian dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.<\/p>\n\n\n\n

Fatwa DSN MUI No. 85 kemudian menjadi dasar lahirnya sejumlah fatwa lain yang menggunakan mekanisme wa\u2019d, seperti Fatwa DSN MUI No. 94 tentang repo surat berharga syariah (SBS) dan Fatwa DSN MUI No. 96 tentang transaksi lindung nilai syariah atas nilai tukar.<\/p>\n\n\n\n

Perlu dibedakan antara wa\u2019d dan akad. Wa\u2019d hanyalah janji sepihak yang belum menimbulkan hak dan kewajiban, sementara akad sudah menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak. Dengan demikian, wa\u2019d baru bisa menjadi dasar untuk lahirnya akad ketika janji tersebut ditunaikan.<\/p>\n\n\n\n

Dalam PSAK Syariah No. 111, wa\u2019d dibahas dalam kaitannya dengan standar akuntansi, khususnya pengakuan dan pengungkapan. <\/p>\n\n\n\n

Tujuannya adalah memberikan pedoman akuntansi atas wa\u2019d agar lebih seragam dalam praktik lembaga keuangan syariah. <\/p>\n\n\n\n

Meski begitu, pada kenyataannya banyak lembaga keuangan syariah maupun lembaga mikro syariah masih menggunakan pedoman internal berupa SOP atau SOM yang mereka tetapkan sendiri.<\/p>\n\n\n\n

Wa\u2019d sendiri dipraktikkan secara luas dalam berbagai produk keuangan syariah, antara lain ijarah, ijarah muntahiyya bittamlik, syirkah mutanaqishah, murabahah dengan pesanan, sukuk, wakalah, hingga transaksi valas. <\/p>\n\n\n\n

Dalam konteks lindung nilai syariah atas nilai tukar sebagaimana diatur dalam PSAK 111, wa\u2019d dipakai sebagai janji untuk melakukan pembelian atau penjualan mata uang tertentu di masa depan dengan nilai yang ditetapkan sebelumnya. <\/p>\n\n\n\n

Ruang lingkup perjanjiannya meliputi kesepakatan atas jenis mata uang yang dipertukarkan, jumlah nominal, nilai tukar atau mekanisme perhitungannya, dan waktu pelaksanaan transaksi.<\/p>\n\n\n\n

Dalam praktiknya, wa\u2019d yang berkaitan dengan akad sukuk memiliki karakteristik akuntansi yang mirip dengan akad pembiayaan murabahah. <\/p>\n\n\n\n

Keduanya sama-sama menghadapi risiko ketika pihak yang membuat janji tidak menunaikan komitmennya. <\/p>\n\n\n\n

Oleh karena itu, baik fatwa maupun standar akuntansi menjadi penting agar risiko pelanggaran janji dapat diminimalkan dan tetap selaras dengan prinsip syariah.<\/p>\n\n\n

\n
\"kledo<\/a><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Baca juga: Pembahasan PSAK 106 Tentang Akuntansi Musyarakah<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Perlakuan Akuntansi Wa\u2019d Berdasarkan PSAK 111<\/h2>\n\n\n\n

Karakteristik Wa\u2019d (Pasal 04\u201306 PSAK Syariah No. 111)<\/h3>\n\n\n\n