{"id":48250,"date":"2026-05-29T09:41:14","date_gmt":"2026-05-29T02:41:14","guid":{"rendered":"https:\/\/kledo.com\/blog\/?p=48250"},"modified":"2026-05-29T09:41:24","modified_gmt":"2026-05-29T02:41:24","slug":"kesalahan-dalam-mengajukan-izin-bpom","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/kledo.com\/blog\/kesalahan-dalam-mengajukan-izin-bpom\/","title":{"rendered":"9 Kesalahan dalam Mengajukan Izin BPOM yang Harus Dihindari"},"content":{"rendered":"\n

Izin BPOM adalah persetujuan resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan yang wajib pelaku usaha miliki untuk mengedarkan produk makanan, obat, kosmetik, dan suplemen di Indonesia.<\/p>\n\n\n\n

Izin ini membuktikan bahwa produk Anda sudah lulus uji dan memenuhi standar keamanan, mutu, dan gizi.<\/p>\n\n\n\n

Proses mengurus izin BPOM ini memang tidak sebentar, namun seringkali menjadi lebih lama dari yang seharusnya karena ada berbagai kesalahan dalam mengajukan izin yang seharusnya bisa dihindari.<\/p>\n\n\n\n

Artikel ini akan membahas 9 kesalahan tersebut dengan membaginya menjadi kesalahan administratif dan teknis serta cara menghindarinya agar produk Anda bisa segera beredar di pasaran dan menghasilkan pendapatan.<\/p>\n\n\n\n

Namun sebelum membahas kesalahan yang perlu dihindari, pastikan Anda sudah memahami cara mendapatkan izin BPOM<\/a> secara umum agar lebih memahami konteks berikut.<\/p>\n\n\n\n\n\n

5 Kesalahan Administratif yang Paling Sering Terjadi Saat Pengajuan Izin BPOM<\/h2>\n\n\n
\n
\"kesalahan<\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Salah satu proses administrasi yang paling rentan kesalahan adalah ketika melakukan registrasi akun perusahaan.<\/p>\n\n\n\n

Menurut akun Instagram BPOM Toba<\/a>, ini adalah 5 kesalahan yang paling sering terjadi dalam mengajukan izin registrasi akun perusahaan:<\/p>\n\n\n\n

1. Alamat perusahaan tidak sama dengan dokumen<\/h3>\n\n\n\n

Sering kali alamat pabrik dan perusahaan yang tercantum di dokumen NIB dan IP CPPOB berbeda dari alamat aslinya.<\/p>\n\n\n\n

Misalnya, ada perbedaan pada kode pos, nama kelurahan\/kecamatan, dan nomor atau nama jalan.<\/p>\n\n\n\n

Perbedaan sekecil apa pun bisa membuat registrasi akun menjadi gagal. Jadi, teliti kembali sebelum mengumpulkan dokumen.<\/p>\n\n\n\n

2. Salah input KBLI dan jenis pangan<\/h3>\n\n\n\n

Data KBLI ((Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) adalah kode dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengelompokkan jenis aktivitas ekonomi atau bidang usaha Anda.<\/p>\n\n\n\n

Data ini menjadi syarat izin BPOM, namun sering kali pebisnis salah memasukkan kodenya.<\/p>\n\n\n\n

Untuk mengecek info lengkap KBLI dan Jenis Pangan, kunjungi web Direktorat Registrasi Pangan Olahan<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

3. Belum memasukkan NPWP pada sistem E-Registrasi RBA<\/h3>\n\n\n\n

Bisa jadi saat mengisi data, Anda belum menginput NPWP pada OSS. Jadi, pastikan dahulu bahwa nomor NPWP sudah terinput pada OSS sebelum melakukan registrasi akun.<\/p>\n\n\n\n

Jika tidak ada nomor NPWP, registrasi tersebut bisa ditolak.<\/p>\n\n\n\n

Baca Juga: Gunakan Cara Ini untuk Membuat Surat Izin Usaha Perdagangan, Mudah!<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\n

4. Dokumen pendukung NIB RBA belum lengkap<\/h3>\n\n\n\n

Berikut adalah dokumen pendukung yang wajib Anda lampirkan pada registrasi akun perusahaan sesuai tingkat risiko KBLI:<\/p>\n\n\n\n

Kategori Risiko KBLI OSS<\/td>NIB RBA<\/td>Sertifikat standar RBA<\/td>Izin RBA<\/td><\/tr>
Risiko Rendah<\/td>\u2713<\/td>–<\/td>–<\/td><\/tr>
Risiko Menengah Rendah<\/td>\u2713<\/td>\u2713<\/td>–<\/td><\/tr>
Risiko Menengah Tinggi<\/td>\u2713<\/td>\u2713<\/td>–<\/td><\/tr>
Risiko Tinggi<\/td>\u2713<\/td>–<\/td>\u2713<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

5. Salah pilih ID Izin PB-UMKU saat variasi akun perusahaan<\/h3>\n\n\n\n

Masalah administrasi lain yang sering muncul saat proses izin BPOM adalah ID izin PB-UMKU yang dipilih saat registrasi variasi akun perusahaan tidak sesuai.<\/p>\n\n\n\n

Berikut informasi ID Izin PB UMKU registrasi variasi akun perusahaan:<\/p>\n\n\n\n

Status perusahaan<\/strong><\/td>Variasi Perubahan<\/strong><\/td>ID lzin PB-UMKU<\/strong><\/td><\/tr>
Produsen<\/td>– Perubahan nama perusahaan dan\/atau nama
pabrik sepanjang tidak mengubah kepemilikan
– Perubahan alamat kantor
– Perubahan alamat pabrik karena pemekaran wilayah atau tata kota<\/td>		\u0130zin variasi nama Produsen Pangan Olahan<\/td><\/tr>
Importir<\/td>Nama dan\/atau alamat kantor Importir selama masih dalam satu provinsi

<\/td>		Izin variasi nama dan\/atau alamat kantor Importir Pangan Olahan selama masih dalam satu provinsi

<\/td><\/tr>
<\/td>Perubahan nama pabrik<\/td>\u0130zin variasi nama Produsen Pangan Olahan<\/td><\/tr>
<\/td>Perubahan alamat pabrik
*) Dikarenakan pemekaran wilayah atau tata
kota<\/td>		\u0130zin variasi nama Produsen Pangan Olahan<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n
\n
\"kledo<\/a><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Baca Juga: Cara Memulai Bisnis yang Legal di Indonesia dari Nol<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\n

4 Kesalahan Teknis Produk yang Menyebabkan Izin BPOM Ditolak<\/h2>\n\n\n
\n
\"kesalahan<\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Selain urusan administrasi, penolakan izin BPOM juga bisa disebabkan oleh sisi teknis produk itu sendiri, seperti masalah komposisi bahan, hasil uji laboratorium, klaim manfaat, hingga desain label kemasan. <\/p>\n\n\n\n

Kesalahan di area ini justru lebih mahal biayanya karena tidak bisa diperbaiki dengan sekadar mengunggah dokumen, tapi harus mengulang uji produk atau bahkan mengubah formulasi dari awal.<\/p>\n\n\n\n

Berikut empat kesalahan teknis yang paling sering menjadi penyebab izin edar BPOM:<\/p>\n\n\n\n

1. Formulasi Produk Mengandung Bahan yang Tidak Diizinkan BPOM<\/h3>\n\n\n\n

Banyak pelaku usaha, terutama yang memproduksi melalui jasa maklon<\/a> (kontrak produksi pihak ketiga), tidak menyadari bahwa bahan yang digunakan sudah masuk daftar terlarang BPOM.<\/p>\n\n\n\n

Misalnya, berdasarkan pengawasan BPOM sepanjang 2025<\/a>, bahan berbahaya yang paling sering ditemukan dalam produk kosmetik meliputi asam retinoat, mometason furoat, hidrokinon, deksametason, merkuri, dan klindamisin. <\/p>\n\n\n\n

Bahan-bahan ini bisa memberikan dampak negatif mulai dari iritasi kulit, gangguan hormon, kerusakan ginjal, hingga risiko pada janin bagi ibu hamil. <\/p>\n\n\n\n

Sebagian besar produk bermasalah yang ditemukan BPOM sepanjang 2025 juga merupakan kosmetik yang dibuat berdasarkan kontrak produksi, bukan hanya produk impor. <\/p>\n\n\n\n

Artinya, bahkan jika Anda hanya sebagai brand owner <\/em>yang memesan ke pabrik maklon, tanggung jawab hukum tetap ada di tangan Anda. <\/p>\n\n\n\n

Daftar bahan yang tidak diizinkan dalam kosmetik diatur secara resmi dalam peraturan BPOM yang dapat diakses di situs <\/strong>standar-otskk.pom.go.id<\/strong>. <\/a><\/p>\n\n\n\n

Untuk produk pangan, terdapat batas maksimum cemaran mikroba, logam berat, dan zat kimia yang harus dipenuhi sebelum pengajuan izin.<\/p>\n\n\n\n

Langkah pencegahan:<\/strong><\/p>\n\n\n\n