Untuk mencatat transaksi karbon, perusahaan perlu mengikuti langkah berikut:<\/p>\n\n\n\n

1. Menghitung offset<\/h3>\n\n\n\n

Pertama, perusahaan perlu menghitung nilai surplus atau defisit karbon dengan membandingkan jumlah karbon yang berhasil diserap atau dikurangi dengan total emisi karbon yang dihasilkan.<\/p>\n\n\n\n

Dalam konteks karbon, offset<\/em> merupakan mekanisme untuk mengimbangi emisi yang dihasilkan perusahaan melalui aktivitas pengurangan atau penyerapan emisi. <\/p>\n\n\n\n

Dengan perhitungan ini, perusahaan dapat mengetahui apakah jumlah karbon yang diserap sudah mencukupi untuk mengimbangi emisi yang dihasilkan atau masih terdapat kekurangan yang perlu dikompensasi.<\/p>\n\n\n\n

Rumus<\/strong>:<\/p>\n\n\n\n

\n

Surplus\/Defisit Karbon = Potensi Serap\/Pengurangan Karbon \u2212 Emisi Karbon<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Jika hasilnya positif, perusahaan memiliki surplus karbon<\/strong>. Sebaliknya, jika hasilnya negatif, perusahaan mengalami defisit karbon<\/strong> dan mungkin perlu memperoleh kredit karbon atau melakukan mekanisme kompensasi lainnya sesuai skema yang berlaku.<\/p>\n\n\n\n

2. Menghitung nilai kredit karbon<\/h3>\n\n\n\n

Setelah mengetahui surplus atau defisit karbon, perusahaan dapat menentukan jumlah kredit karbon yang dibutuhkan atau tersedia.<\/p>\n\n\n\n

Sebagai contoh, perusahaan menghasilkan emisi sebesar 1.000 ton CO\u2082e, sementara aktivitas penyerapan atau pengurangan emisinya mencapai 700 ton CO\u2082e.<\/p>\n\n\n\n

Maka: 700 \u2212 1.000 = \u2212300 ton CO\u2082e<\/p>\n\n\n\n

Artinya, perusahaan mengalami defisit sebesar 300 ton CO\u2082e. Jika satu kredit karbon mewakili pengurangan atau penyerapan sebesar 1 ton CO\u2082e, perusahaan membutuhkan sekitar 300 kredit karbon untuk mengimbangi defisit tersebut, dengan tetap memperhatikan aturan dan mekanisme skema karbon yang digunakan.<\/p>\n\n\n\n

3. Menentukan perlakuan akuntansinya<\/h3>\n\n\n\n

Setelah jumlah kredit karbon diketahui, perusahaan perlu menentukan bagaimana transaksi tersebut dicatat dalam laporan keuangan.<\/p>\n\n\n\n

Misalnya, perusahaan membeli 300 kredit karbon dengan harga Rp50.000 per kredit. Nilai transaksi adalah:<\/p>\n\n\n\n

300 \u00d7 Rp50.000 = Rp15.000.000<\/p>\n\n\n\n

Jika kredit tersebut memenuhi kriteria pengakuan sebagai aset sesuai standar akuntansi yang diterapkan, perusahaan dapat mencatat pembelian tersebut sebagai aset:<\/p>\n\n\n\n

Akun<\/th>	Debit<\/th>	Kredit<\/th><\/tr><\/thead>
Aset Kredit Karbon<\/td>	Rp15.000.000<\/td>	–<\/td><\/tr>
Kas\/Utang<\/td>	–<\/td>	Rp15.000.000<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n Selanjutnya, ketika kredit karbon digunakan untuk memenuhi kewajiban atau tujuan tertentu, perusahaan perlu menentukan perlakuan akuntansi berikutnya berdasarkan tujuan kepemilikan kredit, skema perdagangan karbon, dan standar akuntansi yang berlaku.<\/p>\n\n\n\n 4. Mengakui Beban atau Kewajiban Karbon<\/h3>\n\n\n\n Jika aktivitas emisi perusahaan menimbulkan kewajiban yang memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan, perusahaan dapat perlu mengakui beban dan\/atau liabilitas terkait karbon.<\/p>\n\n\n\n Misalnya, berdasarkan skema yang berlaku perusahaan memiliki kewajiban yang harus diselesaikan menggunakan kredit karbon. Dalam kondisi tersebut, pencatatan dapat melibatkan:<\/p>\n\n\n\n \n Debit Beban terkait Emisi<\/strong> Kredit Liabilitas terkait Emisi<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n Namun, jangan langsung menggunakan jurnal ini sebagai aturan umum, karena pengakuan dan pengukuran kewajiban karbon bergantung pada karakteristik skema, regulasi, kontrak, serta standar akuntansi yang berlaku.<\/p>\n\n\n\n 5. Menyajikan Informasi Karbon dalam Laporan Keuangan<\/h3>\n\n\n\n Setelah transaksi dan kewajiban karbon dicatat, perusahaan perlu menyajikan dampaknya dalam laporan keuangan yang relevan.<\/p>\n\n\n\n Informasi tersebut dapat berkaitan dengan:<\/p>\n\n\n\n \n Catatan atas laporan keuangan<\/a><\/strong>, untuk menjelaskan kebijakan akuntansi dan informasi material terkait transaksi atau kewajiban karbon.<\/li>\n\n\n\n Laporan posisi keuangan<\/a><\/strong>, misalnya aset kredit karbon atau liabilitas terkait emisi.<\/li>\n\n\n\n Laporan laba rugi<\/strong>,<\/a> misalnya beban yang timbul dari aktivitas karbon.<\/li>\n\n\n\n Laporan arus kas<\/a><\/strong>, misalnya pembayaran untuk memperoleh kredit karbon.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n Baca Juga: Bisnis Suistanable: Pengertian, Konsep, dan Manfaatnya<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\n Apa Saja Tantangan Penerapan Akuntansi Karbon di Indonesia?<\/h2>\n\n\n \n <\/figure>\n<\/div>\n\n\n Penerapan akuntansi karbon di negara berkembang seperti Indonesia masih belum semudah penerapan di negara maju karena tidak adanya standar akuntansi karbon nasional, pengukuran emisi yang rumit, mahalnya biaya implementasi, dan rendahnya insentif regulasi.<\/p>\n\n\n\n Berikut penjelasan lebih lengkapnya yang kami rangkum dari jurnal “Perkembangan dan Tantangan Implementasi Akuntansi Karbon di Indonesia (2026)”<\/a><\/em><\/strong>:<\/p>\n\n\n\n 1. Tidak adanya standar akuntansi karbon nasional<\/h3>\n\n\n\n Indonesia belum memiliki PSAK yang secara eksplisit mengatur pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan informasi karbon.<\/p>\n\n\n\n Ini adalah salah satu hambatan terbesar dalam akuntansi karbon di Indonesia karena membuat praktek pencatatannya jadi berbeda-beda antar perusahaan dan sulit dibandingkan.<\/p>\n\n\n\n Karena ini juga, pelaporan akuntansi di perusahaan di Indonesia mayoritasnya masih berbasis narasi tanpa pengukuran kuantitatif yang bisa diverifikasi.<\/p>\n\n\n\n 2. Sulitnya pengukuran emisi<\/h3>\n\n\n\n Pengukuran emisi itu sulit karena perlu mencatat data dari seluruh rantai pasok.<\/p>\n\n\n\n Sementara itu, perusahaan di Indonesia masih kurang mampu menghitungnya dengan metode yang bisa diandalkan. Jadi, mereka kebanyakan masih menggunakan perkiraan kasar saja. <\/p>\n\n\n\n 3. Mahalnya biaya implementasi<\/h3>\n\n\n\n Untuk menerapkan akuntansi karbon dengan tetap, perusahaan harus melakukan audit karbon, mengembangkan sistem pemantauan, sampai melatih SDM mereka.<\/p>\n\n\n\n Biaya untuk implementasi ini sangat mahal, apalagi untuk perusahaan kecil dan menengah.<\/p>\n\n\n\n 4. Rendahnya insentif regulasi<\/h3>\n\n\n\n Tanpa regulasi yang mewajibkan pengukuran dan pelaporan emisi serta insentif ekonomi, perusahaan mungkin tidak akan melihat manfaat dari adopsi akuntansi karbon.<\/p>\n\n\n\n Ini juga menyebabkan rendahnya minat perusahaan dalam melakukan perdagangan karbon secara sukarela.<\/p>\n\n\n\n Baca Juga: 10 Contoh Packaging Ramah Lingkungan Untuk Bisnis Anda<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\n Kesimpulan<\/h2>\n\n\n\n Akuntansi karbon membantu perusahaan mengukur, mencatat, dan melaporkan dampak aktivitas bisnis terhadap emisi gas rumah kaca secara lebih terstruktur. <\/p>\n\n\n\n Dengan memahami emisi Scope 1, Scope 2, dan Scope 3 serta mengikuti kerangka seperti GHG Protocol dan ISO 14064, perusahaan dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai sumber emisi dan peluang untuk menguranginya.<\/p>\n\n\n\n Namun, pengelolaan data karbon tidak berdiri sendiri. Data transaksi, biaya, aset, kewajiban, dan aktivitas operasional tetap perlu dicatat dengan rapi.<\/p>\n\n\n\n Untuk pencatatan ini, Kledo sebagai software akuntansi<\/a> bisa membantu perusahaan mengelola pencatatan keuangan secara lebih terstruktur dan menghasilkan laporan keuangan yang akurat.<\/p>\n\n\n\n Dengan demikian, bisnis Anda siap menghadapi kewajiban pelaporan akuntansi karbon maupun kewajiban pelaporan keuangan lainnya. <\/p>\n\n\n\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Akuntansi karbon memang merupakan bidang yang termasuk baru, tapi begitu penting sebagai alat untuk melawan perubahan iklim. Perusahaan (terutama di sektor energi dan manufaktur) yang menghasilkan emisi besar semakin ditekan untuk menerapkan akuntansi karbon dengan menghitung jejak emisi mereka. Dengan ini, bisnis bisa membuat laporan keberlanjutan (sustainability report) untuk pemerintah dan stakeholder, menerapkan pengurangan karbon, […]<\/p>\n","protected":false},"author":10,"featured_media":50248,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[360],"tags":[18015,105,18018,1134,18017,18019,1264],"class_list":["post-50082","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-panduan-akuntansi","tag-akuntansi-karbon","tag-kledo","tag-pencatatan-akuntansi-karbon","tag-software-akuntansi","tag-standar-dan-kerangka-akuntansi-karbon","tag-tantangan-penerapan-akuntansi-karbon","tag-tips-akuntansi"],"yoast_head":"\n