Pengakuan pendapatan adalah prinsip akuntansi yang menyatakan bahwa pendapatan harus diakui pada saat diperoleh. Fokusnya adalah pada pengakuan pendapatan pada saat barang atau jasa diserahkan kepada pelanggan, dan bukan pada saat pembayaran dilakukan. Prinsip ini diatur oleh standar akuntansi internasional, termasuk Indonesia.
Pertanyaannya adalah: Kapan pendapatan dianggap “diperoleh” oleh perusahaan? Pendapatan umumnya diakui setelah peristiwa penting terjadi, seperti pengiriman produk ke pelanggan.
Prosesnya melibatkan identifikasi kontrak, pemenuhan kewajiban kinerja, penentuan harga transaksi, dan kemudian pencatatan pendapatan saat kewajiban ini terpenuhi. Metode ini bertujuan untuk meningkatkan konsistensi dan transparansi dalam pelaporan.
Artikel ini ditujukan bagi para pemimpin bisnis yang perlu memahami cara mematuhi prinsip-prinsip pengakuan pendapatan dan peraturan akuntansi global saat mereka mengembangkan perusahaan mereka.
Praktik-praktik pengakuan pendapatan ini sering kali diperlukan untuk bisnis yang berniat menggalang dana atau ingin mendapatkan pinjaman. Mereka juga penting bagi setiap bisnis yang ingin membuat keputusan bisnis strategis dengan wawasan pendapatan yang akurat.
Pada artikel kali ini kami akan membahas secara mendetail prinsip pengakuan pendapatan dalam akuntansi dan juga model pengakuan pendapatan.
Aturan Prinisp Pengakuan Pendapatan di Indonesia dan Internasional
Pengakuan pendapatan adalah aspek akuntansi akrual yang menetapkan kapan dan bagaimana bisnis “mengakui” atau mencatat pendapatan mereka.
Prinsip ini mengharuskan perusahaan mengakui pendapatan saat pendapatan diperoleh (akuntansi akrual), bukan saat pembayaran diterima (akuntansi kas).
Perusahaan mematuhi praktik akuntansi bersama ini karena memberikan transparansi dan prediktabilitas ke dalam praktik akuntansi, memungkinkan mereka untuk menilai pendapatan secara adil dan melaporkannya kepada para pemangku kepentingan, pemegang saham, dan badan pengatur.
Di Indonesia, prinsip pengakuan pendapatan diatur dalam dua Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) utama: PSAK 23 dan PSAK 72
PSAK 23 mengatur pengakuan pendapatan dari penjualan barang, jasa, serta pendapatan dari bunga, royalti, dan dividen. Pendapatan diakui ketika:
- Penjualan Barang:
- Risiko dan manfaat kepemilikan telah berpindah ke pembeli.
- Entitas tidak lagi mengendalikan atau mengelola barang tersebut.
- Jumlah pendapatan dapat diukur secara andal.
- Kemungkinan besar manfaat ekonomi akan mengalir ke entitas.
- Biaya yang terkait dapat diukur secara andal.
- Penjualan Jasa:
- Pendapatan diakui berdasarkan tingkat penyelesaian transaksi pada akhir periode pelaporan.
- Jika hasil transaksi tidak dapat diestimasi secara andal, pendapatan diakui sebesar biaya yang dapat dipulihkan.
- Bunga, Royalti, dan Dividen:
- Bunga diakui secara proporsional dengan waktu menggunakan metode suku bunga efektif.
- Royalti diakui berdasarkan dasar akrual sesuai dengan substansi perjanjian terkait.
- Dividen diakui ketika hak untuk menerima pembayaran telah ditetapkan
Baca juga: Apa Itu Expenses Recognition (Pengakuan Biaya) Pada Akuntansi?
PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan
PSAK 72 menggantikan PSAK 23 untuk transaksi yang melibatkan kontrak dengan pelanggan dan memperkenalkan model lima langkah untuk pengakuan pendapatan:
- Identifikasi Kontrak dengan Pelanggan: Menentukan apakah kontrak tersebut memenuhi kriteria untuk pengakuan pendapatan.
- Identifikasi Kewajiban Pelaksanaan: Mengidentifikasi janji dalam kontrak untuk mentransfer barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda.
- Menentukan Harga Transaksi: Menentukan jumlah imbalan yang diharapkan akan diterima sebagai kompensasi atas transfer barang atau jasa.
- Alokasi Harga Transaksi: Mendistribusikan harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan berdasarkan harga jual relatif stand-alone.
- Pengakuan Pendapatan: Mengakui pendapatan ketika entitas memenuhi kewajiban pelaksanaan, yaitu ketika kontrol atas barang atau jasa telah dialihkan ke pelanggan.
Pengakuan pendapatan dapat dilakukan:
- Pada Suatu Titik Waktu (Point in Time): Ketika kontrol atas barang atau jasa dialihkan secara langsung ke pelanggan.
- Sepanjang Waktu (Over Time): Ketika pelanggan secara simultan menerima dan mengonsumsi manfaat saat entitas melaksanakan kewajiban pelaksanaan
Di masa lalu, kebijakan akuntansi global bersifat spesifik untuk setiap industri, yang menciptakan standar pengakuan pendapatan yang terpisah-pisah dan terfragmentasi yang sulit untuk diterapkan.
Hal ini menyulitkan untuk membandingkan kinerja dan posisi perusahaan di seluruh industri secara adil. Bersama-sama, FASB dan IASB menciptakan peraturan bersama yang disebut ASC 606 (di AS) dan IFRS 15 (internasional), yang menetapkan kerangka kerja bersama yang baru untuk mengakui pendapatan di seluruh industri dan model bisnis.
Hal ini relevan untuk organisasi swasta, publik, dan nirlaba yang membuat kontrak dengan pelanggan untuk menukar barang dan jasa. Bahkan organisasi nirlaba yang perlu memperhitungkan hibah, kontrak pemerintah, atau sumbangan berulang juga mendapat manfaat dari mengikuti akuntansi akrual.
Perbedaan Metode Akuntansi Akrual dengan Akuntansi Kas
Prinsip pengakuan pendapatan adalah komponen utama dalam akuntansi berbasis akrual. Metode akuntansi ini mengakui pendapatan (revenue) setelah dianggap earned (diperoleh), tidak seperti metode alternatif yaitu akuntansi berbasis kas, yang mengakui pendapatan pada saat kas diterima.
Berikut penjelasan lebih rinci mengenai keduanya:
Akuntansi berbasis akrual:
Pendapatan diakui ketika diperoleh (earned), dan beban (expenses) diakui ketika terjadi (incurred), tanpa memperhatikan kapan kas diterima atau dibayarkan.
Pendapatan dan beban dicatat dalam periode yang sama, meskipun kas belum berpindah tangan.
Accrual basis sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP), dan karena mencakup pencatatan yang lebih kompleks (misalnya, memantau accounts payable dan accounts receivable), metode ini memberikan gambaran yang lebih realistis tentang kondisi keuangan perusahaan.
Perusahaan besar dan perusahaan publik diwajibkan menggunakan accrual basis accounting.
Akuntansi berbasis kas:
Pendapatan diakui ketika pembayaran diterima, tanpa memperhatikan kapan barang atau jasa diserahkan, dan beban umumnya diakui saat dibayar.
Cash accounting lebih sederhana dibandingkan akuntansi akrual dalam hal pencatatan dan pelacakan arus kas, namun bisa jadi tidak mencerminkan posisi keuangan yang akurat, khususnya untuk perusahaan besar atau kompleks.
Biasanya digunakan oleh usaha kecil yang menginginkan pendekatan sederhana, namun tidak sesuai dengan GAAP untuk sebagian besar perusahaan.
Baca juga: Mengenal Metode Pengakuan Pendapatan Berdasarkan PSAK Indonesia
Mengapa Prinsip Pengakuan Pendapatan itu Penting?
Pengakuan pendapatan (revenue recognition) yang benar sangat penting karena berkaitan langsung dengan integritas laporan keuangan perusahaan.
Tujuan dari pedoman mengenai revenue recognition adalah untuk menyeragamkan kebijakan pengakuan pendapatan yang digunakan oleh perusahaan.
Standarisasi ini memungkinkan pihak luar—seperti analis dan investor—untuk dengan mudah membandingkan income statement (laporan laba rugi) antar perusahaan dalam industri yang sama.
Karena pendapatan merupakan salah satu ukuran utama yang digunakan investor untuk menilai performa perusahaan, maka laporan keuangan harus konsisten dan kredibel.
Baca juga: Baca juga: Cara Buat Jurnal Pengakuan Pendapatan dan Contoh Kasusnya
Lima Langkah Model Prinsip Pengakuan Pendapatan
Standar bersama yang ditetapkan dalam ASC 606 dan IFRS 15 mensyaratkan perusahaan untuk mengikuti model pengakuan pendapatan lima langkah berikut:
1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan
Untuk mengakui pendapatan, langkah pertama adalah mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan. Tidak semua kontrak harus tertulis dan ditandatangani. Kesepakatan lisan maupun syarat dan ketentuan yang disampaikan dalam layanan atau produk dapat dianggap sebagai kontrak.
Setiap kontrak harus memiliki syarat utama: merupakan kesepakatan komersial antara dua pihak yang menyatakan dengan jelas syarat pembayaran, hak, dan kewajiban masing-masing.
Kontrak bisa berupa dokumen formal, struk pembelian, atau bahkan syarat layanan yang terdapat dalam faktur atau langganan online.
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan
Sebelum mencatat pendapatan, perusahaan harus mengidentifikasi performance obligations atau kewajiban pelaksanaan, yaitu janji untuk menyerahkan barang atau jasa tertentu kepada pelanggan.
Suatu performance obligation dianggap “distinct” (terpisah) jika pelanggan dapat memanfaatkannya secara independen dari komponen lain dalam kontrak.
Contoh: Dalam toko roti, janji untuk menyerahkan satu buah kue dengan harga tertentu adalah satu performance obligation. Dalam layanan asuransi, satu polis untuk satu rumah adalah contoh lain.
Namun, tidak semua item di kontrak otomatis merupakan distinct performance obligation. Misalnya, jika garansi tidak bisa dibeli tanpa produk utama, maka itu bukan obligation yang terpisah.
Baca juga: Mengetahui Prinsip Pengungkapan Penuh dalam Akuntansi
3. Tentukan harga transaksi
Harga transaksi mencakup total nilai yang diharapkan perusahaan terima dari pelanggan, termasuk potongan harga, hak untuk mengembalikan barang, dan kondisi lain yang relevan. Termasuk juga potensi variabel seperti diskon musiman, cashback, atau pembatalan kontrak.
Contoh: Jika suatu produk seharga 100.000 didiskon 75% menjadi 25.0000 dan tidak bisa dikembalikan, maka 25.000 adalah harga transaksinya.
Ketentuan seperti pengembalian dana tidak hanya berlaku untuk barang fisik, tetapi juga penting untuk jasa atau bisnis berbasis langganan (SaaS), agar pelanggan mengetahui hak-haknya.
4. Alokasikan harga transaksi ke setiap performance obligation
Harga transaksi harus dialokasikan ke masing-masing performance obligation yang telah diidentifikasi. Jika setiap item dalam kontrak memiliki harga jual tersendiri (stand-alone selling price), maka alokasinya langsung.
Jika terdapat pertimbangan variabel (seperti diskon paket), alokasikan berdasarkan estimasi nilai wajar atau expected value.
5. Akui pendapatan saat kewajiban terpenuhi
Pendapatan baru dapat diakui saat performance obligation telah terpenuhi. Jika pelanggan sudah membayar di awal namun barang/jasa belum diserahkan, maka jumlah tersebut disebut deferred revenue (pendapatan ditangguhkan).
Setelah kontrol atas barang atau jasa berpindah ke pelanggan, maka revenue dapat diakui.
Untuk bisnis langganan, performance obligation bisa dipenuhi secara bertahap sepanjang waktu (misalnya setiap bulan), maka pendapatan bisa diakui secara proporsional.
Dalam beberapa kasus, pengakuan dilakukan berdasarkan pencapaian eksternal, persentase pekerjaan selesai, biaya yang dikeluarkan, atau jam kerja (labor hours).
Baca juga: Fair Value Adalah: Konsep, Prinsip, Rumus, Kelebihan & Kekurangan
Contoh Kasus Prinsip Pengakuan Pendapatan dan Jurnalnya
Untuk lebih memahami prinsip pengakuan pendapatan, mari kita lihat dua contoh perusahaan dengan model bisnis yang berbeda.
Contoh: Layanan berlangganan
Model bisnis berlangganan yang semakin populer menghadirkan tantangan tersendiri dalam pengakuan pendapatan.
Berbeda dengan transaksi satu kali, model ini memiliki berbagai metode pembayaran—tahunan, triwulanan, bulanan, dan sebagainya.
Misalnya, sebuah perusahaan langganan kopi mengenakan biaya sebesar Rp25.000 per bulan untuk mengirimkan sampel kopi bubuk ke pelanggan.
Selain itu, mereka juga mengenakan biaya awal satu kali sebesar Rp50.000 untuk proses awal seperti mengenali preferensi pelanggan, menyusun pilihan kopi yang sesuai, serta mengirimkan alat seduh kopi sebagai bagian dari paket langganan.
Setelah proses awal selesai (misalnya: pelanggan mengisi kuesioner, perusahaan menyusun paket kopi, dan alat seduh telah dikirim), maka pendapatan sebesar Rp50.000 dapat diakui sebagai pendapatan yang sudah diakui (pendapatan yang telah dihasilkan).
Namun, biaya bulanan sebesar Rp25.000 yang ditagihkan di awal bulan tidak dapat langsung diakui karena kopi baru dikirim pertengahan bulan. Artinya, perusahaan belum secara sah memperoleh hak untuk mengakui pendapatan tersebut.
Jurnal Akuntansi Awal:
| Akun | Debit | Kredit |
|---|---|---|
| Piutang Usaha | Rp75.000 | |
| Pendapatan yang Telah Diakui | Rp50.000 | |
| Pendapatan Diterima di Muka | Rp25.000 |
Karena proses awal telah diselesaikan, maka Rp50.000 dapat diakui sebagai pendapatan. Sedangkan layanan bulanan yang belum diberikan, Rp25.000 dicatat sebagai pendapatan diterima di muka.
Pada akhir bulan, saat layanan bulanan telah diberikan, jurnalnya diperbarui:
Jurnal Akuntansi Akhir Bulan:
| Akun | Debit | Kredit |
|---|---|---|
| Pendapatan Diterima di Muka | Rp25.000 | |
| Pendapatan yang Telah Diakui | Rp25.000 |
Contoh Tambahan
Seorang pelanggan memutuskan untuk mendaftar paket tahunan, membayar di awal sebesar Rp264.000 (setara Rp22.000 per bulan).
Perusahaan tidak bisa langsung mengakui seluruh jumlah tersebut, karena produk atau jasa belum sepenuhnya diberikan. Sebagai gantinya, pendapatan diakui sebesar Rp22.000 setiap bulan setelah pelanggan menerima kopi mereka.
Contoh: Freelance
Pekerja lepas (freelancer) juga sering menghadapi tantangan dalam akuntansi, karena waktu pembayaran bisa bervariasi tergantung kesepakatan.
Misalnya, sebuah agensi desain digital independen dikontrak oleh startup untuk menyelesaikan tiga pekerjaan, masing-masing merupakan kewajiban pelaksanaan (performance obligation): pembuatan situs web (Rp12.000.000), desain logo (Rp4.500.000), dan iklan digital (Rp3.500.000). Pembayaran dilakukan setelah masing-masing pekerjaan selesai.
Jurnal Awal:
| Akun | Debit | Kredit |
|---|---|---|
| Piutang Usaha | Rp20.000.000 | |
| Pendapatan Diterima di Muka – Website | Rp12.000.000 | |
| Pendapatan Diterima di Muka – Logo | Rp4.500.000 | |
| Pendapatan Diterima di Muka – Iklan Digital | Rp3.500.000 |
Setelah situs web selesai dikerjakan dan diserahkan pada bulan pertama, pendapatan dapat diakui walaupun pembayaran belum diterima, karena kewajiban pelaksanaan telah diselesaikan.
Jurnal Bulan Pertama:
| Akun | Debit | Kredit |
|---|---|---|
| Pendapatan Diterima di Muka – Website | Rp12.000.000 | |
| Pendapatan yang Telah Diakui – Website | Rp12.000.000 |
Pada bulan kedua, desain logo selesai:
Jurnal Bulan Kedua:
| Akun | Debit | Kredit |
|---|---|---|
| Pendapatan Diterima di Muka – Logo | Rp4.500.000 | |
| Pendapatan yang Telah Diakui – Logo | Rp4.500.000 |
Pada bulan ketiga, iklan digital selesai. Karena semua kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi, sisa pendapatan dapat diakui.
Jurnal Bulan Ketiga:
| Akun | Debit | Kredit |
|---|---|---|
| Pendapatan Diterima di Muka – Iklan Digital | Rp3.500.000 | |
| Pendapatan yang Telah Diakui – Iklan Digital | Rp3.500.000 |
Baca juga: Mengenal Konsep Kesatuan Usaha dalam Prinsip Dasar Akuntansi
Pada Intinya…
Prinsip pengakuan pendapatan merupakan bagian penting dari akuntansi berbasis akrual yang menentukan kapan sebuah pendapatan dapat diakui secara sah dalam laporan keuangan.
Di Indonesia, prinsip ini diatur dalam PSAK 23 dan PSAK 72, dengan PSAK 72 mengadopsi pendekatan berbasis kontrak dan lima langkah pengakuan pendapatan yang serupa dengan standar internasional IFRS 15.
Pendekatan ini memberikan kejelasan dalam mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan dan kapan pendapatan bisa dicatat, baik pada suatu titik waktu maupun sepanjang waktu.
Standarisasi dalam pengakuan pendapatan sangat penting untuk menjaga transparansi dan konsistensi laporan keuangan di berbagai industri.
Dengan mengikuti prinsip pengakuan pendapatan yang telah distandarkan secara global, perusahaan dapat memberikan informasi keuangan yang dapat diandalkan kepada investor, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya.
Hal ini mempermudah perbandingan antar perusahaan dan memperkuat kredibilitas laporan keuangan dalam pengambilan keputusan bisnis.
Selain itu, Anda juga bisa mencoba menggunakan software akuntansi seperti Kledo yang mempermudah Anda dalam mencatat transaksi pembukuan dan membuat laporan keuangan secara instan.
Anda bisa mencoba menggunakan Kledo secara gratis selama 14 hari atau selamanya melalui tautan ini.
