Perpajakan adalah salah satu aspek krusial dalam aktivitas ekonomi. Bisnis seperti retail wajib membayar pajak untuk memenuhi kepatuhan hukum, menjaga reputasi, dan memastikan kelancaran aktivitas oeprasional.
Namun, pajak memang hal yang sangat kompleks, apalagi peraturannya bisa berubah-ubah, dan bisnis retail sendiri menangani jumlah transaksi yang banyak setiap harinya.
Tanpa pemahaman yang baik, pajak bisa menjadi beban berat. Sebaliknya, jika dikelola dengan benar, pajak dapat menjadi bagian dari strategi bisnis yang sehat dan berkelanjutan.
Artikel ini akan membahas tentang jenis pajak yang berlaku dalam bisnis retail, cara menghitungnya, hingga tantangan dan solusinya.
Jenis Pajak yang Berlaku untuk Bisnis Retail
Dalam menjalankan bisnis retail, pemilik usaha wajib memahami jenis-jenis pajak yang berlaku.
Berikut beberapa pajak utama yang umumnya dikenakan pada bisnis retail di Indonesia:
1. PPN
PPN atau Pajak Pertambahan Nilai adalah pungutan yang dibebankan atas setiap transaksi jual beli barang atau jasa kena pajak.
Pengusaha retail yang memiliki omzet sebesar Rp4.8 miliar per tahun wajib memungut PPN.
Sementara itu, untuk retail dengan omzet di bawah nominal tersebut, maka tidak wajib memungut PPN. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197 Tahun 2013.
Tarif PPN saat ini sebesar 11% (per 1 April 2022) dari harga jual produk.
Bisnis retail wajib membuat faktur pajak untuk setiap transaksi PPN agar sah secara administrasi dan bisa dikreditkan.
2. PPh
PPh atau pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik individu maupun badan usaha.
- Untuk bisnis retail skala kecil dan menengah, seringkali berlaku PPh Final UMKM sebesar 0,5% dari omzet (sesuai PP 23/2018, dengan batas waktu tertentu).
- Untuk bisnis retail yang berbentuk badan usaha besar (PT, CV, dll.), berlaku tarif PPh Badan sesuai ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.
- PPh juga mencakup potongan pajak dari gaji karyawan (PPh 21) serta pajak lain seperti PPh Pasal 23 jika ada transaksi jasa tertentu.
3. Pajak Daerah
Selain PPh dan PPN, bisnis retail juga dapat dikenakan pajak daerah sesuai lokasi usahanya. Jenis pajak daerah yang mungkin berlaku, antara lain:
- Pajak Hiburan: bila retail juga mengelola layanan hiburan (contohnya pusat perbelanjaan dengan area permainan).
- Pajak Reklame: jika bisnis retail memasang papan iklan, banner, atau media promosi di ruang publik.
- Pajak Restoran: berlaku bagi bisnis retail yang menjual makanan/minuman siap konsumsi, misalnya minimarket yang menyediakan food corner.
Baca Juga: 3 Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia dan Contohnya
Mengapa Bisnis Retail Harus Patuh dalam Membayar Pajak?
Kepatuhan pajak bagi bisnis sangat penting karena alasan-alasan berikut:
1. Keharusan hukum
Setiap bisnis diwajibkan secara hukum untuk mematuhi undang-undang perpajakan sesuai yurisdiksi tempat bisnis tersebut beroperasi.
Disengaja atau tidak disengaja, setiap kegagalan untuk mematuhi undang-undang perpajakan yang berlaku sama saja dengan pelanggaran hukum.
Hal ini dapat menimbulkan konsekuensi hukum, seperti penalti, denda, dan, dalam kasus tertentu, hukuman penjara.
2. Mengelola reputasi perusahaan
Informasi tentang proses hukum terhadap perusahaan atas penghindaran pajak dapat mencoreng reputasi bisnisnya.
Hal ini dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan yang serius di antara investor, vendor, dan pelanggan.
Kurangnya kepercayaan investor dapat menghambat aliran modal baru ke perusahaan.
3. Menghindari gangguan pada operasi bisnis
Konsekuensi hukum atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang perpajakan dapat meningkatkan biaya operasional bisnis.
Otoritas pajak dapat menyita aset bisnis dan memblokir rekening bank perusahaan. Biaya untuk menghadapi litigasi pajak yang rumit di pengadilan bisa sangat tinggi.
Hal ini dapat mengganggu operasional bisnis rutin perusahaan kecil. Oleh karena itu, kepatuhan pajak selalu lebih baik dan lebih hemat bagi bisnis.
4. Tanggung jawab sosial bisnis
Setiap bisnis bertanggung jawab untuk berkontribusi terhadap tujuan sosial di wilayah yang dilayaninya.
Kepatuhan pajak secara sukarela menggambarkan komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab sosial perusahaan karena pemerintah menggunakan penerimaan pajak untuk mendanai program-program pembangunan.
5. Pertumbuhan dan ekspansi bisnis
Praktik kepatuhan pajak dapat membantu perusahaan membangun mekanisme prediksi pajak yang andal dan meminimalkan kekhawatiran yang berlebihan terhadap implikasi pajak.
Pada akhirnya, hal ini memfasilitasi pertumbuhan bisnis dan kelancaran ekspansi ke wilayah baru.
Baca Juga: Mengenal Jenis Tarif Pajak yang Berlaku di Indonesia
4 Tantangan Pajak dalam Bisnis Retail dan Cara Mengatasinya
Dalam lingkungan bisnis yang dinamis dan kompleks, setiap bisnis harus patuh membayar pajak dengan akurat dan tepat waktu.
Namun, ada tantangan yang dapat menghambat upaya bisnis dalam membayar pajak, seperti peraturan yang kompleks hingga perubahan lanskap perpajakan yang cepat.
Berikut adalah 4 tantangan umum dalam manajemen kepatuhan pajak dan strategi untuk mengatasinya:
1. Peraturan yang kompleks
Tantangan pertama yang sering bisnis hadapi dalam membayar pajak adalah rumitnya peraturan perpajakan yang terus berubah.
Bisnis perlu memahami aturan-aturan ini untuk memastikan pelaporan dan pembayaran pajak yang akurat.
Solusinya, bisnis bisa memanfaatkan jasa konsultan pajak yang berpengalaman untuk mengelola kewajiban pajak mereka secara akurat.
Selain itu, bisnis dapat membentuk tim internal yang berdedikasi untuk memahami dan menerapkan peraturan perpajakan.
2. Manajemen akurasi
Untuk membayar pajak dengan mudah dan dengan nominal yang tepat, Anda perlu mengelola catatan keuangan yang akurat.
Namun, hal ini memang sering menjadi tugas yang sulit, terutama bagi bisnis yang kompleks.
Solusinya adalah berinvestasi pada software akuntansi terintegrasi untuk meminimalisir risiko kesalahan dan kelalaian dalam catatan keuangan.
Selain itu, Anda bisa memberikan pelatihan rutin untuk tim keuangan tentang praktik terbaik dalam perpajakan.
3. Kurangnya pemahaman
Banyak bisnis kurang memahami peraturan perpajakan, sehingga menyebabkan kesalahan dalam pelaporan dan kewajiban perpajakan.
Mematuhi peraturan kepatuhan pajak terbaru melalui pelatihan dan sumber informasi yang andal sangatlah penting.
Karena itu, berkonsultasilah dengan pakar pajak sebelum mengambil keputusan penting yang berdampak pada perpajakan.
4. Perubahan lanskap bisnis
Perubahan seperti ekspansi atau restrukturisasi internasional dapat memengaruhi tata kelola perpajakan, sehingga menjadi tantangan dalam bisnis.
Untuk mengatasinya, Anda bisa melibatkan tim pajak dalam perencanaan strategis selama perubahan bisnis.
Ini membantu mengidentifikasi implikasi perpajakan dan mengambil tindakan yang diperlukan.
Selain itu, lakukan tinjauan komprehensif tentang dampak pajak sebelum menerapkan perubahan agar mengurangi risiko.
Baca Juga: Mengetahui Unsur Pajak dalam Sistem Perpajakan Indonesia – Kledo Blog
Cara Menghitung Pajak dalam Bisnis Retail
Menghitung pajak dalam bisnis retail bisa terasa rumit, terutama jika banyak transaksi terjadi setiap hari.
Namun, akan lebih mudah jika Anda bisa belajar langsung dari contoh dan studi kasusnya, seperti yang akan kami jelaskan di bawah ini:
Berikut penjelasan dan contoh sederhananya:
Studi kasus
Usaha Retail Maju Jaya memiliki model bisnis retail dan food court, dengan karyawan sebanyak 30 orang.
Usaha ini sudah membawa omzet stabil Rp5 miliar per tahun, sementara restorannya membawa Rp1,2 miliar per tahun.
Biaya operasional retail ini (termasuk gaji, sewa, listrik, barang dagangan, dll.) adalah Rp4 miliar per tahun.
Berikut adalah cara menghitungnya:
1. Pajak Penghasilan (PPh)
Karena omzet total > Rp4,8 miliar per tahun, Retail Maju Jaya tidak bisa menggunakan tarif PPh Final 0,5%. Maka, mereka dikenakan PPh Badan 22% dari laba kena pajak.
- Omzet retail + restoran: Rp6,2 miliar
- Biaya operasional: Rp4 miliar
- Laba kena pajak = Rp6,2 miliar – Rp4 miliar = Rp2,2 miliar
- PPh Badan = 22% x Rp2,2 miliar = Rp484 juta per tahun
Selain itu, perusahaan wajib memotong PPh 21 karyawan.
- Misalkan rata-rata gaji karyawan Rp5 juta/bulan = Rp1,8 miliar setahun.
- Dari Rp5 juta, gaji bersih kena pajak setelah PTKP (penghasilan tidak kena pajak) berbeda-beda tergantung status. Untuk sederhana, kita asumsikan rata-rata potongan PPh 21 adalah 5% dari total gaji kena pajak.
- PPh 21 = 5% x Rp1,8 miliar = Rp90 juta per tahun (dipotong dari gaji karyawan dan disetor perusahaan).
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Karena omzet retail > Rp4,8 miliar, Retail Maju Jaya wajib dikukuhkan sebagai PKP dan memungut PPN.
- Tarif PPN = 11% dari penjualan retail (tidak termasuk restoran jika dikenakan pajak daerah restoran).
- Omzet retail: Rp5 miliar → PPN Keluaran = 11% x Rp5 miliar = Rp550 juta per tahun
PPN Masukan (misalnya pembelian barang dagangan Rp3 miliar, dengan PPN 11%) = Rp330 juta.
- PPN yang harus disetor = PPN Keluaran – PPN Masukan
- Rp550 juta – Rp330 juta = Rp220 juta per tahun
3. Pajak Restoran (Pajak Daerah)
Restoran dengan omzet Rp1,2 miliar per tahun terkena pajak restoran sesuai peraturan daerah (umumnya 10% dari omzet penjualan).
Pajak Restoran = 10% x Rp1,2 miliar = Rp120 juta per tahun
Pajak ini biasanya dipungut dari konsumen (ditambahkan ke tagihan), lalu disetorkan ke pemerintah daerah.
Rekap Kewajiban Pajak Retail Maju Jaya
| Jenis Pajak | Perhitungan | Jumlah / Tahun |
|---|---|---|
| PPh Badan | 22% x Rp2,2 miliar | Rp484 juta |
| PPh 21 Karyawan | ± 5% x Rp1,8 miliar | Rp90 juta |
| PPN | Rp550 juta – Rp330 juta (kredit) | Rp220 juta |
| Pajak Restoran (Daerah) | 10% x Rp1,2 miliar | Rp120 juta |
| Total Pajak | Rp914 juta |
Baca Juga: Jenis Pajak Penjualan di Indonesia dan Cara Menghitungnya
Tips Menjaga Kepatuhan Pajak dalam Bisnis Retail
Mengelola kepatuhan pajak merupakan langkah penting dalam menjaga kelangsungan bisnis dan reputasi positif.
Berikut tips untuk membantu bisnis mengelola kepatuhan pajak secara lebih efektif:
- Manfaatkan jasa konsultan pajak: Mintalah bantuan konsultan pajak yang berpengalaman dalam peraturan perpajakan untuk memastikan kepatuhan. Keahlian mereka dapat memberikan panduan akurat yang disesuaikan dengan situasi perusahaan.
- Pemantauan berkala: Pantau terus perubahan peraturan perpajakan yang dapat memengaruhi bisnis Anda. Terus perbarui pengetahuan Anda tentang peraturan baru dan perubahan yang relevan.
- Pentingnya catatan keuangan yang akurat: Pastikan semua transaksi keuangan tercatat secara akurat dan komprehensif. Catatan yang terorganisir dengan baik memudahkan pelaporan, audit, dan meminimalkan risiko kesalahan.
- Tim pajak internal: Bentuk tim internal yang berdedikasi untuk memahami dan menerapkan peraturan perpajakan. Tim ini dapat berfungsi sebagai pusat pengetahuan internal untuk hal-hal terkait perpajakan.
- Sistem akuntansi terintegrasi: Berinvestasilah dalam sistem akuntansi terintegrasi yang selaras dengan peraturan perpajakan. Hal ini membantu menjaga keakuratan catatan transaksi dan pelaporan pajak yang tepat waktu.
- Audit Internal Berkala: Lakukan audit internal berkala untuk memastikan semua proses perpajakan mematuhi standar dan peraturan.
- Pelaporan yang konsisten: Pastikan pelaporan pajak konsisten dan selaras dengan jadwal pemerintah. Hal ini mencegah keterlambatan dan potensi denda.
- Pisahkan keuangan pribadi dan bisnis: Menjaga pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dan bisnis membantu mencegah kesalahan pelaporan dan menjaga integritas kepatuhan.
- Pelatihan dan pendidikan: Memberikan pelatihan dan pendidikan kepada tim keuangan dan pihak terkait tentang peraturan perpajakan terkini dan praktik terbaik dalam kepatuhan perpajakan.
- Komitmen kepemimpinan: Pimpinan perusahaan harus menunjukkan komitmen yang kuat terhadap kepatuhan perpajakan. Mereka dapat menumbuhkan budaya kepatuhan dan menjadi teladan bagi seluruh tim.
Baca Juga: Pengertian Manajemen Pajak, Manfaat, dan Tips Melakukannya
Kesimpulan
Mengelola pajak dalam bisnis retail adalah upaya untuk memenuhi kewajiban hukum serta menjaga reputasi usaha.
Dengan memahami jenis pajak yang berlaku, cara menghitungnya, hingga strategi pengelolaan yang tepat, Anda bisa meminimalisir risiko denda sekaligus menjadi bisnis yang taat membayar pajak.
Namun, mengurus pajak seringkali memakan waktu dan rawan kesalahan jika dilakukan secara manual.
Gunakan software akuntansi retail Kledo hadir yang memiliki fitur pencatatan transaksi otomatis, integrasi laporan keuangan, serta dukungan perhitungan pajak yang akurat.
Kledo membantu bisnis retail menghemat waktu, mengurangi risiko kesalahan, dan memastikan kepatuhan pajak tetap terjaga.
Coba Kledo sekarang lewat tautan ini dan nikmati pengelolaan pajak bisnis yang lebih efektif!
- Laporan Keuangan Sektor Publik: Mengenal Tujuan dan Jenisnya - 15 Oktober 2025
- Mengenal Pentingnya Fleksibilitas Harga dan Cara Penerapannya - 15 Oktober 2025
- Berapa Modal Awal Bisnis Retail? Ini Perkiraan dan Rinciannya - 14 Oktober 2025