Tax Amnesty merupakan strategi yang dijalankan pemerintah untuk memulangkan aset warga negaranya.
Pasalnya, Pemerintah Indonesia percaya bahwa sekitar Rp 4.000 triliun ($303 miliar) dari “uang Indonesia” disimpan di negara surga pajak termasuk Singapura, Panama, London, Hong Kong, dan Kepulauan Virgin Britania Raya.
Ini berarti pemerintah kehilangan modal pajak yang sangat dibutuhkan perekononomian nasional. Yang jika disimpan dalam sistem perbankan Indonesia, akan memberikan kontribusi besar bagi kemajuan ekonomi negara.
Indonesia berusaha untuk memberikan keuntungan bagi mantan penghindar pajak untuk melaporkan kekayaan mereka di luar negeri kepada otoritas pajak negara.
Dan, jika diinginkan memulangkan modal tersebut ke dalam negeri, Pemerintah akan memberikan pembebasan sanksi walaupun harus membayar uang tebusan yang ringan.
Pemerintah ingin memulangkan Rp 1.000 triliun (sekitar USD $ 76 miliar) modal yang saat ini disimpan di luar negeri. Deklarasi pajak dari uang dalam negeri dan luar negeri seharusnya menghasilkan tambahan pendapatan negara sebesar Rp 165 triliun (sekitar USD $12,5 miliar).
Namun, semua kebijakan harus memiliki pendukung sekaligus kritik. Pada artikel ini, kita akan membahas kelebihan dan tantangan kebijakan tax amnesty bagi para pelaku usaha.
Apa yang Dimaksud Tax Amnesty?
Menurut UU Nomor 11 tahun 2016, Tax Amnesty atau amnesti pajak adalah penghapusan pajak terutang, yang tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana dalam perpajakan, dengan cara mengeluarkan harta dan membayar uang tebusan.
Kebijakan ini sebenarnya merupakan upaya pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk taat berpajak, dengan harapan dapat tetap membayar pajaknya dengan pengurangan atau pembebasan bunga dan/atau denda.
Amnesti ini diberikan untuk jangka waktu tertentu dan diberikan baik kepada perorangan maupun perusahaan. Idealnya, amnesti semacam ini akan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak baik bagi pembayar pajak dan pemerintah.
Di satu sisi, wajib pajak tidak akan mendapatkan hukuman dengan jumlah pajak yang belum dibayar beserta bunga dendanya.
Di sisi lain, pemerintah juga akan menerima penerimaan dari pajak yang belum dibayar sehingga bisa menambah kas negara.
Selain itu, wajib pajak kemungkinan akan tetap membayar pajak secara teratur di masa depan meskipun masih mempunyai utang pajak yang belum dibayar telah dibayar atau dilunasi.
Adapun jenis pajak yang memperoleh pengampunan yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), dan pajak penjualan atas barang berharga dan/atau mewah.
Baca juga: Ini Tarif dan Cara Menghitung PPH Badan, Mudah!
Apa Saja Manfaat Tax Amnesty bagi Para Pelaku Usaha?
Kebijakan pengampunan pajak mempunyai banyak manfaat bagi para pelaku usaha. Apa saja?
Mendorong Wajib Pajak untuk Melakukan Bisnis Secara Adil dan Legal di Indonesia
Untuk dapat menjalankan bisnis di Indonesia, Anda harus memastikan bahwa Anda mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku.
Penghindaran pajak memiliki konsekuensi yang berat, termasuk bunga atau denda yang tinggi dan hukuman pidana.
Mempermudah Sistem Administrasi Bisnis
Di Indonesia, berlaku Sistem Pertukaran Informasi Otomatis, yang berarti data Anda dapat dilihat oleh seluruh departemen pemerintahan.
Jika Anda memiliki kredit macet atau melanggar peraturan perpajakan, itu akan berdampak pada bisnis Anda dalam perspektif yang lebih luas.
Anda akan mengalami kesulitan dalam memperpanjang izin usaha, memperbarui informasi atau data perusahaan, memperpanjang visa, dan masalah birokrasi lainnya .
Selain itu, Anda juga akan selalu dimintai nomor pajak Anda dalam melakukan prosedur administrasi atau birokrasi terkait pemerintahan .
Perusahaan Anda Dapat Membeli Lebih Banyak Properti untuk Mengembangkan Bisnis Anda.
Membeli properti tanpa catatan pajak yang sehat hampir tidak mungkin, terutama bagi perusahaan asing.
Oleh karena itu, laporkan pajak Anda secara sukarela dan manfaatkan peluang amnesti pajak ini untuk strategi jangka panjang bisnis Anda.
Terbebas dari Bunga dan Denda Pajak
Anda tidak perlu membayar bunga atau mendapatkan bunga yang lebih rendah dari pajak yang gagal Anda bayar
Ini akan mengurangi beban Anda karena Anda ingin bermain lebih adil di pasar Indonesia.
Menghindari Permasalahan Hukum
Pengampunan pajak akan membuat Anda atau perusahaan Anda tidak perlu menghadapi masalah hukum atau perselisihan apa pun.
Jika kasus penghindaran pajak Anda telah dibawa ke pengadilan, semua proses penyelidikan dapat dihentikan.
Baca juga: Pemindahbukuan Pajak: Pengertian dan Cara Melakukannya
Tantangan Amnesti Pajak Bagi Pelaku Usaha
Namun, kebijakan pengampunan pajak ini bukan tanpa tantangan. Pemerintah Indonesia sudah lama membahas kebijakan ini sebelum diterapkan hingga Maret 2017 lalu . Beberapa tantangan tersebut antara lain:
Banyak Pelaku Usaha yang Meremehkan Tax Amnesty
Meskipun pemerintah telah memberlakukan pengampunan pajak, tapi masih saja ada pelaku usaha yang sengaja untuk menghindari pajak dengan harapan dapat memperoleh pengampunan pajak lagi.
Ini bisa menjadi salah satu ketakutan terbesar dari penerapan kebijakan ini karena beberapa pelaku usaha yang curang dapat menggunakan kesempatan ini untuk mengambil lebih banyak keuntungan dengan menghindari pajak.
Tindakan yang tidak diinginkan ini didasarkan pada pemikiran bahwa akan ada pengampunan pajak lagi di masa depan sehingga mereka cenderung mengabaikan kesempatan untuk mendapatkan amnesti ini.
Namun, jangka waktu amnesti yang terbatas menunjukkan keprihatinan pemerintah terhadap masalah ini bahwa akan ada sanksi tegas yang menanti bagi mereka yang tidak mematuhi aturan perpajakan .
Baca Juga: Ketentuan Pajak Online Shop yang Wajib Dipahami, Apa Saja?
Persaingan Kebijakan Tax Amnesty
Dengan adanya pengampunan pajak, perusahaan yang memiliki aset atau uang di luar negeri pada akhirnya akan membawa aset atau uangnya kembali ke Indonesia.
Hal ini akan menciptakan upaya dari negara lain akan berusaha mengatasi kebijakan amnesti pajak dan mempertahankan investasi tersebut agar tidak dibawa pulang ke Indonesia.
Ketika hal ini terjadi, para pebisnis harus memilih antara mengikuti program pengampunan pajak atau menerima tawaran yang diberikan oleh negara tempat mereka menginvestasikan uangnya .
Sistem Keamanan yang Rendah
Para pelaku bisnis khawatir kebijakan amnesti pajak akan menimbulkan masalah di kemudian hari jika keamanan kebijakan ini tidak ada jaminan dari pemerintah.
Keamanan adalah salah satu tantangan terbesar bagi para pebisnis. Jika pemerintah tidak bisa menjamin keamanan program tersebut, banyak pelaku usaha yang ragu-ragu untuk secara sukarela mengikuti program pengampunan pajak.
Baca Juga: Barang dan Jasa Kena Pajak: Pengertian, Jenis, Aturan, dan Tarifnya
Pelaksanaan Amnesti Pajak Jilid 2 di Indonesia
Pada tahun 2016, pemerintah telah mengadakan kebijakan amnesti pajak jilid 1 yang mana perhitungan harta yang terkena pajak dihitung dari tahun 1985-2015.
Di awal tahun 2022 ini, pemerintah kembali memberlakukan amnesti pajak jilid 2 di mana harta kekayaan yang dihitung mulai dari tahun 2016 hingga sekarang.
Dewan Legislatif Indonesia memberlakukan undang-undang pada tanggal 7 Oktober 2021, yang salah satunya berisikan tentang Program Amnesti Pajak.
UU tersebut juga bermaksud untuk meningkatkan pengumpulan pendapatan dan kepatuhan pajak untuk memulihkan diri dari dampak COVID-19 terhadap keuangan negara tahun ini dan pada tahun 2020.
Reformasi pajak baru ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pajak sekitar 139,3 triliun rupiah ($9,80 miliar) pada tahun fiskal mendatang dan menjadikan Indonesia sebagai negara denganrasio pajak ekonomi terbesar di Asia Tenggara menjadi 9,22% dari PDB, naik dari 8,44% dari tahun sebelumnya.
Adapun persyaratan amnesti pajak jilid 2 yaitu:
- Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- Menyerahkan uang tebusan ke negara sebagai bentuk intensif karena telah memperoleh fasilitas penghapusan beragam pajak yang sudah diatur dalam peraturan amnesti pajak.
- Membayar seluruh utang pajak atau pajak tunggakan.
- Membayar pajak ketika muncul pemeriksaan dugaan tertentu.
- Melampirkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT).
- Mengajukan Pencabutan Permohonan yang pernah diajukan ke Kementerian Keuangan.
Baca juga: Mengenal Berbagai Fungsi Pajak bagi Negara
Tarif Tax Amnesty Jilid 2
Program Amnesti Pajak jild 2 akan berjalan selama 6 bulan dan memiliki dua kebijakan.
Wajib Pajak dapat mengungkapkan aset bersih mereka saat ini kepada pemerintah dengan membayar sejumlah pajak khusus. Berikut ini adalah kebijakan rangkap dua dari program ini:
| Skema | Subjek | Kondisi | Tarif |
| Kebijakan pertama | Perorangan dan Badan | Wajib Pajak yang belum mengungkapkan hartanya saat ini dalam Program Amnesti Pajak sebelumnya | – 11% dari aset yang disimpan di luar negeri; – 8% dari aset yang dipulangkan disimpan di luar negeri dan aset dalam negeri; – 6% dari aset yang dipulangkan diinvestasikan di luar negeri dalam bentuk surat berharga negara, atau energi terbarukan. |
| Kebijakan kedua | Perorangan | Wajib Pajak yang belum melaporkan harta kekayaan yang dipungut antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 yang tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan 2020. | 18% aset disimpan di luar negeri; – 14% dari aset repatriasi yang disimpan di luar negeri dan aset dalam negeri; – 12% aset repatriasi diinvestasikan di luar negeri dalam bentuk surat berharga negara atau energi terbarukan. |
Baca juga: Lapor Pajak Online, Ini Cara Paling Mudah dan Cepat!
Kesimpulan
Itulah penjelasan amnesti pajak yang perlu Anda ketahui. Ini merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan dengan cara memberi keringanan bagi Wajib Pajak.
Untuk memudahkan pengelolaan pajak bisnis, Anda bisa menggunakan software akuntansi Kledo yang sudah digunakan lebih dari 10 ribu pengguna.
Kledo memberikan beragam fitur penawaran yang akan memudahkan bisnis Anda.
Jika Anda ingin mencoba Kledo secara gratis selama 14 hari Anda bisa mengunjungi link ini.
- Cara Kelola Keuangan Bisnis dengan Corporate Card, Lebih Efisien! - 9 Desember 2024
- Contoh Laporan Neraca dan Download Template Gratisnya - 14 November 2024
- Tips Pembukuan Toko Sembako, Tantangan, dan Contoh Kasusnya - 11 November 2024