Kebijakan Fiskal: Pengertian, Tujuan, dan Komponennya

Di tengah terjadinya pandemi ini, Pemerintah Indonesia mencoba mengambil kebijakan komprehensif di bidang moneter dan fiskal guna menghadapi Covid-19. Untuk bidang fiskal sendiri, pemerintah memilih untuk melakukan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran.

Dalam hal ini, Presiden kemudian menerbitkan Inpres Nomor 4 Tahun 2020, yang menginstruksikan seluruh jajaran pejabat negara, provinsi, kebupaten, dan kota mempercepat refocusing dan realokasi APBN-D, serta pengadaan barang dan jasa, demi penanganan Covid-19.

Selain itu, Kementrian Keuangan juga menerbitkan PMK 23/2020, dengan memberikan stimulus pajak untuk orang pribadi dan pelaku usaha. Dampak dari kebijakan tersebut di antaranya pajak penghasilan ditanggung oleh pemerintah, pembebasan pajak impor, pengurangan angsuran PPh Pasal 25, dan pemberian fasilitas/insentif PPN pada pelaku usaha terdampak Covid-19.

Presiden juga memberikan arahan agar Kementrian memprioritaskan pembelian produk UMKM, mendorong BUMN memberdayakan UMKM, dan produk UMKM masuk ke e-catalog.

Berdasarkan terobosan yang pemerintah lakukan di tengah pandemi ini, jadi apa sebenarnya fiscal policy? Apa tujuan dari kebijakan ini? Ada apa saja jenis dan komponen kebijakan ini? Yuk kenalan lebih jauh tentang fiscal policy!

Pengertian Kebijakan Fiskal

Fiskal sering kali diartikan sebagai pendapatan pemerintah suatu negara yang berasal dari masyarakat. Pendapatan di sini secara khusus digunakan untuk pengeluaran negara dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian. Jadi, kebijakan fiskal (fiscal policy) merupakan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dengan fokus utama menurunkan atau menaikkan pendapatan (anggaran) negara. Pemerintah, sebagai penyelenggara negara, mempunyai kewenangan untuk menentukan besaran pendapatan (anggaran) yang dikeluarkan pada program tertentu.

Kebijakan ini dibuat untuk mempengaruhi jalannya perekonomian dan menjaga keseimbangan ekonomi suatu negara. Dasar dari pembuatan fiscal policy tak lain dan tak bukan adalah teori John Maynard Keynes tentang fungsi fiscal policy.

Dalam teorinya, Keynes meyakini bahwa peningkatan atau penurunan pendapatan dan pengeluaran dapat mempengaruhi perekonomian negara. Fiscal policy dipercaya dapat meningkatkan inflasi, cash flow, dan mengurangi pengangguran.

Dengan adanya fiscal policy, pengeluaran agregat dapat ditingkatkan. Hal tersebut berdampak pada pendapatan dan penyerapan tenaga kerja dalam suatu negara. Selain itu, adanya permintaan agregat pada produksi barang dan jasa pada tingkat harga tertentu (yang layak), juga menjadi tolak ukur keberhasilan negara. Kebijakan ini digunakan bersamaan dengan kebijakan moneter yang diterapkan oleh bank sentral, yang mempengaruhi perekonomian atas kontrol terhadap jumlah uang beredar dan suku bunga.

Baca juga: Perbedaan Ekonomi Mikro dan Makro: Hubungan dan Ruang Lingkup

Tujuan Kebijakan Fiskal

Peran dan tujuan fiscal policy di berbagai negara berbeda-beda, tapi tujuan utamanya tentu saja untuk pengelolaan perekonomian agar tetap stabil, melalui pegaruh agregat (PDB yang riil). Tujuan ini seiring akan berubah menyesuaikan tingkat perkembangan ekonomi. Selain itu, beberapa tujuan lain diberlakukan fiscal policy, di antaranya yaitu:

1. Stabilitas Harga

Fiscal Policy berfungsi untuk mengontrol tingkat harga agar tetap stabil di seluruh daerah pada suatu negara. Artinya, dengan adanya fiscal, maka harga umum dapat bertahan pada tingkat yang layak. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan memastikan bahwa biaya dan harga sudah mencapai pada tingkat seimbang untuk tenaga kerja dan produksi.

Apabila harga mengalami penurunan yang sangat tajam, dikhawatirkan akan menimbulkan pengangguran. Hal tersebut dikarenakan para pelaku usaha kehilangan kesempatan untuk memperoleh keutungan.

Pada keadaan demikian akan terjadi pemutusan hubungan kerja besar-besaran, sehingga jumlah pengangguran meningkat tajam. Tentu saja, bisa dilihat keadaan di awal pandemi 2020 ini. Jika pemerintah tidak cepat mengeluarkan fiscal policy, bisa dibayangkan berapa banyak lagi tenaga kerja yang harus kehilangan mata pencaharian.

Sebaliknya, harga umum yang meningkat tajam menandakan keadaan negara semakin baik. Naik turunnya harga umum atau inflasi, mampu menciptakan kesempatan kerja yang lebih besar, serta memberikan keuntungan bagi sebagian orang. Meskipun demikian, rakyat yang berpenghasilan rendah akan tetap menderita, karena nilai uang yang menurun dan membuat mereka semakin miskin.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Tujuan utama dari diberlakukannya fiscal policy pada suatu negara adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Peningkatan perekonomian berbanding lurus dengan perkembangan industri dan pendapatan masyarakat.

Pendapatan masyarakat yang tinggi menjadi tolak ukur tingkat kesejahteraan bangsa secara keseluruhan. Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yaitu dengan memberikan keringanan pajak.

Tingkat perekonomian penduduk dan pembangunan di negara berkembang belum sepenuhnya merata. Sudah menjadi kewajiban pemerintah terkait dengan pemerataan pembangunan infrastruktur di daerah kurang berkembang. Dengan memberikan keringanan pajak di daerah membutuhkan, secara otomatis pendapatan per kapita akan naik. Sedikit demi sedikit kemakmuran dan perkembangan daerah jadi terjamin.

Pengurangan pajak juga akan berimbas pada sektor investasi, karena menciptakan lingkungan kondusif untuk menjalankan bisnis. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara memindahkan modal dari sektor yang kurang produktif ke sektor lebih produktif.

Dengan begitu, sumber daya negara dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Masyarakat juga akan lebih banyak membelanjakan hartanya, sehingga investasi dan bisnis akan meningkat. Di tengah pandemi, saat pengeluaran pemerintah sangat tinggi, fiscal policy mampu membuat pertumbuhan ekonomi lebih terpacu untuk terus meningkat.

Komponen Kebijakan Fiskal

Secara umum, fiscal policy terdiri atas 4 (empat) komponen utama yaitu kebijakan perpajakan, kebijakan pengeluaran, kebijakan investasi, dan pengelolaan utang. Tanpa disadari, sejak awal pembahasan kita seputar pajak, pengeluaran, dan investasi kan? Sebenarnya apa peranan masing-masing komponen dalam fiscal policy? Untuk lebih jelasnya kita bahas satu per satu ya, Kawan Kledo!

1. Kebijakan Pepajakan

Bisa dibilang kebijakan perpajakan merupakan komponen utama dari fiscal policy. Hal tersebut dikarenakan karakteristik pajak sebagai sumber pembangunan, yang bersifat memaksa, dan tercantum dalam konstitusi. Pajak sendiri, baik pajak langsung maupun tak langsung, merupakan pendapatan terbesar pemerintah suatu negara.

Penetapan kebijakan ini untuk menjaga pajak agar tetap progresif, melalui keputusan pemberlakuan pajak. Menaikkan tarif pajak dapat mengurangi daya beli masyarakat, yang dapat berdampak pada menurunnya produksi dan investasi lho, Kawan Kledo. Sebaliknya, apabila tarif pajak turun, masyarakat akan gencar membelanjakan hartanya, sehingga inflasi meningkat.

2. Kebijakan Pengeluaran

Kebijakan pengeluaran berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran modal suatu negara. Fokus kebijakan pengeluaran adalah pada APBN, yang merupakan kumpulan dari seluruh pengeluaran negara. Instrumen APBN terdiri atas pembangunan infrastruktur, pembangunan fasilitas umum, hingga biaya operasional pemerintah.

Selain untuk bidang-bidang tersebut, di dalam pengeluaran modal ini juga termasuk bunga internal maupun eksternalnya. Oleh karena itu, anggaran pemerintah sangat penting untuk mewujudkan belanja yang efektif dan efisien pada suatu negara. Hal tersebut bisa digunakan untuk pelunasan pada pembiayaan yang mengalami defisit, dalam mengisi selisih antara pendapatan dan belanja negara.

3. Kebijakan Investasi dan Disinvestasi

Tingkat optimalisasi atas investasi domestik maupun asing sangat dibutuhkan untuk menjaga pertumbuhan laju ekonomi tetap pada jalurnya. Untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi maka optimalisasi investasi ini harus ditingkatkan.

Asal Kawan Kledo tau, beberapa tahun terakhir, arus atas modal dari pihak internasional (atau biasa disingkat dengan FDI), semakin meningkat. FDI tersebut memberikan dampak yang cukup besar untuk negara.

Melalui arus modal internasional, perekonomian domestik dapat diintegrasikan secara layak, dengan ekonomi global. Tentu saja itu salah satu pencapaian yang luar biasa, mengingat Indonesia sendiri sudah digolongkan sebagai negara maju (bukan lagi berkembang), oleh negara adidaya.

Baca juga: Fungsi dan Macam Sistem Ekonomi, Pelaku Bisnis Harus Paham Nih

4. Pengelolaan Utang atau Surplus

Apabila pemerintah menerima pendapatan lebih dari anggaran belanja, maka keadaan tersebut dapat digolongkan sebagai surplus. Akan tetapi, sebaliknya, kalo pengeluaran pemerintah lebih besar dari anggaran yang telah ditetapkan, keadaan tersebut disebut dengan defisit.

Jika ditemukan defisit, maka pemerintah harus meminjam dari beberapa sumber asing maupun domestik. Salah satu caranya adalah dengan mengeluarkan obligasi negara atau Surat Utang Negara. Tentu saja, itu berarti akan menambah jumlah utang dan bunga. Pilihan lain, apabila terlalu mendesak, pemerintah bisa mencetak uang secara berlebih untuk membiayai utang.

Jenis Kebijakan Fiskal

Fiscal policy merupakan tindakan yang diambil pemerintah dalam bidang perpajakan dan anggaran belanja negara untuk memberikan pengaruh atas pengeluaran agregat ekonomi. Kebijakan fiskal dapat berupa kebijakan ekspansif dan konstraktif.

1. Kebijakan Fiskal Ekspansif

Kebijakan fiskal ini banyak digunakan oleh berbagai negara untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Pemerintah menggunakan kebijakan ekspansif untuk mengakhiri fase kontraksi dari siklus bisnis, ketika yng lain meminta bantuan dari terjadinya resesi.

Fokus dari kebijakan ekspansif adalah menaruh uang lebih banyak ke tangan konsumen, sehingga mereka akan lebih banyak melakukan belanja. Caranya? Pemerintah akan banyak belanja, memotong pajak, atau melakukan keduanya dalam waktu bersamaan. Meningkatnya permintaan, memaksa bisnis untuk menambah pekerjaan dan meningkatkan pasokan.

Tentu saja selalu ada perdebatan mengenai kebijakan ekspansif ini. Dari sisi penawaran (pemilik bisnis), lebih memilih pemotongan pajak. Berkurangnya pajak, membuat suasana bisnis lebih kondusif, sehingga mereka mampu mempekerjakan lebih banyak SDM untuk mencapai laba maksimal.

Sedangkan dari sisi konsumen (permintaan), berargumen bahwa menambah belanja lebih efektif. Contoh nyata seperti memperbanyak proyek pekerjaan umum, tunjangan pengangguran (program kartu Pra-Kerja kalau di Indonesia), pembagian kupon makanan secara gratis, dsb. Ketika uang masuk ke tangan konsumen, maka akan langsung dibelanjakan untuk membeli barang-barang bisnis.

2. Kebijakan Konstraktif

Kebalikan dari kebijakan ekspansif, kebijakan konstraktif ini dikeluarkan ketika perekonomian sedang dalam keadaan yang ekspansi (overheating, untuk menekan permintaan).

Tujuan utamanya adalah menghambat perekonomian dan menekan pertumbuhan inflasi. Dampak jangka panjang dari inflasi dapat merusak standar hidup masyarakat akibat terjadinya resesi. Dengan kata lain, kebijakan ini lebih berfokus dalam menurunkan belanja negara dan menaikkan tarif pajak.

Kebijakan konstraktif sangat jarang digunakan oleh suatu negara. Hanya negara dengan pemerintah buruk yang mampu menerapkan kebijakan ini.

Kesimpulan

Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang berkaitan dengan perekonomian suatu negara, tentang penerimaan dan pengeluaran anggaran pemerintah. Apabila Kawan Kledo adalah seorang pemilik bisnis, kebijakan ini mampu secara langsung mempengaruhi keberlangsungan usaha yang dijalankan, terutama pada perhitungan pajak.

Jika usaha sedang merintis, tentu tidak begitu sulit dalam melakukan pembukuan sederhana dan perhitungan pajaknya. Tapi gimana kalo terus berkembang dan bisnis Kawan Kledo semakin besar dari waktu ke waktu?

Sebagai pelaku UMKM, tentu Kawan Kledo turut berkontribusi dalam menambah pendapatan negara, melalui pajak. Pelaporan perpajakan suatu usaha tidak bisa dibuat dengan tepat, tanpa dukungan laporan keuangan yang baik.

Kesulitan membuat laporan keuangan? Ayo pake Kledo sekarang! Kledo merupakan software akuntansi berbasis Cloud, yang bisa membantu Kawan Kledo membuat laporan keuangan dengan praktis. Tidak hanya itu, baik informasi keuangan maupun analisis bisnis, dapat Kawan Kledo akses secara real time, kapanpun dan di manapun. Ayo coba Kledo secara gratis selama 14 hari dengan mendaftar di sini ya!