Akuntansi Sektor Publik: Tujuan, Ruang Lingkup, dan Karakteristiknya

Sama halnya dengan perusahaan swasta, kantor pemerintahan juga memiliki pelaporan keuangan untuk dipertanggungjawabkan kepada stake holder melalui akuntansi sektor publik.

Sedikit perbedaannya, pertanggungjawaban ini ditujukan kepada publik atau masyarakat agar pengelolaan keuangan bersifat transparan. Lalu apa pengertian akuntansi sektor publik dan karakteristiknya? Berikut ulasan lengkapnya:

Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Pengertian akuntansi sektor publik adalah proses pembuatan laporan keuangan di dalam suatu organisasi pemerintahan untuk menyajikan informasi yang transparan kepada publik. Organisasi publik disini contohnya lembaga pemerintah daerah maupun pusat, atau lembaga bukan pemerintah seperti halnya lembaga pendidikan atau rumah sakit.

Akuntansi sektor publik lebih berfokus pada pemeriksaaan kinerja dan penerapan sistem akuntansinya. Ukuran prestasi seperti efektivitas manajemen serta efisiensi keuangan menjadi tolak ukur dalam akuntansi sektor publik. Untuk itu akuntansi sektor publik disusun sebagai standar untuk pembuatan laporan keuangan, yang akan menjadi pedoman bagi penyusun, pemakai, dan pemeriksa.

Baca Juga: Akuntansi Keuangan: Definisi dan Berbagai Manfaatnya

Tujuan Akuntansi Sektor Publik

Lima tujuan akuntansi sektor publik dijelaskan di bawah ini:

1. Untuk memastikan keaslian transaksi dan kepatuhannya terhadap undang-undang, peraturan, dan undang-undang yang ditetapkan

Pengelolaan akuntansi sektor publik harus sesuai dengan ketentuan Undang-undang Peruntukan dan Peraturan Keuangan. Harus ada otorisasi yang tepat untuk semua pembayaran untuk menghindari tindakan penyelewengan.

2. Memberikan evidence of stewardship

Rendering stewardship adalah kemampuan untuk mempertanggungjawabkan secara transparan dan rajin atas sumber daya yang dipercayakan.

Operator Sektor Publik dibatasi untuk menampilkan uji tuntas dan rasa integritas dalam pengumpulan dan pembuangan dana publik.

3. Membantu, merencanakan dan mengendalikan

Masa depan penuh dengan risiko dan ketidakpastian. Memetakan rencana mencegah organisasi menyimpang dari arah yang benar. Rencana tindakan memberikan fokus kegiatan yang sedang dilakukan.

Keadaan yang tidak terlihat dimasukkan ke dalam rencana untuk menghindari atau setidaknya mengurangi kegagalan perusahaan. Pendirian Sektor Publik harus bertindak sesuai dengan ‘teori mandat’ tata kelola.

Baca juga: Mengenal 3 Standar Audit yang Berlaku di Indonesia

4. Memastikan pelaporan yang objektif dan tepat waktu

Pengguna informasi Akuntansi Sektor Publik sedang terburu-buru untuk menjembatani kesenjangan pengetahuan mereka tentang apa yang dilakukan oleh Pemerintah negara mereka.

Mereka pasti menghargai statistik yang cepat dan akurat untuk mengevaluasi kinerja Pemerintah.

Baca juga: Pengertian Akuntansi Adalah? Berikut Pembahasan Lengkap dan Mendalam

5. Meneliti biaya yang dikeluarkan dan manfaat yang akan didapatkan

Di Sektor Publik, tidak mudah untuk mengukur biaya dan manfaat secara finansial dalam segala hal.

Analisis Cost-Benefit menilai keuntungan ekonomi dan sosial (manfaat) dan kerugian atau ketidaknyamanan (biaya) dari tindakan alternatif, untuk memastikan bahwa kenyamanan warga terpenuhi dengan baik.

Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik

Untuk lebih mudah memahami, akuntansi sektor publik diterapkan pada lembaga-lembaga yang menggunakan anggaran publik. Lembaga-lembaga ini wajib melaporkan keuangannya kepada publik atau masyarakat sebagai bentuk transparansi penggunaan anggarannya.

Ruang lingkup akuntansi ini berbeda dengan jenis swasta, dimana meliputi perencanaan keuangan dan pembangunan, sistem pengawasan dan pemeriksaan, serta implikasi keuangan sesuai dengan kebijakan pemerintah. Selain itu tidak semua organisasi publik diperbolehkan menggunakan akuntansi sektor publik, hanya organisasi yang menggunakan dana masyarakat saja, cakupannya adalah:

1. Akuntansi untuk Pemerintah Pusat
2. Akuntansi untuk Pemerintah Daerah
3. Akuntansi untuk Partai Politik
4. Akuntansi untuk LSM
5. Akuntansi untuk Yayasan
6. Akuntansi untuk Pendidikan
7. Akuntansi untuk Kesehatan
8. Akuntansi untuk Tempat Peribadatan

Jenis-Jenis Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi jenis ini terdiri dari:

1. Akuntansi Pemerintah

Akuntansi pemerintah menghasilkan informasi tentang transaksi keuangan pemerintah untuk semua stake holder. Akuntansi pemerintah dibedakan lagi menjadi dua, yaitu akuntansi pemerintah pusat dan akuntansi pemerintah daerah. Sedangkan akuntansi pemerintah daerah terdiri dari akuntansi pemerintah provinsi dan akuntansi pemerintah kabupaten atau kota.

2. Akuntansi Sosial

Sedangkan akuntansi sosial diterapkan untuk mencatat peristiwa ekonomi dalam organisasi sosial atau nonprofit seperti partai politik, masjid, puskesmas, rumah sakit, sekolah atau lembaga masyarakat.

Karakteristik Akuntansi Sektor Publik

Seiring dengan tata laksana di pemerintahan yang menganut Good Governance, akuntansi ini juga memiliki karakteristik yang hampir sama, yaitu:

Transparansi (Transparency)

Artinya adanya kebebasan dalam memperoleh informasi dan keterbukaan atas semua kebijakan yang diambil oleh lembaga atau organisasi.

Karakter ini akan menciptakan kepercayaan kepada lembaga, karena masyarakat mengetahui bagaimana pengelolaan organisasi berjalan. Semua informasi juga dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, serta mudah dimengerti.

Partisipasi Masyarakat (Participation)

Artinya semua masyarakat memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Hal ini ditunjukkan dengan adanya kebebasan dalam bersosialisasi, mengungkapkan pendapat, serta berpartisipasi secara konstruktif. Dengan demikian diharapkan bahwa setiap kebijakan merupakan cerminan dari aspirasi masyarakat.

Akuntabilitas (Accountability)

Artinya ada rasa tanggung jawab pejabat publik terhadap masyarakat yang berada di bawah kewenangannya. Bentuk pertanggungjawaban tersebut akan berbeda tergantung dari jenis organisasi dimana pejabat publik tersebut bertugas.

Berorientasi pada Konsensus (Consensus Orientation)

Artinya memiliki orientasi penuh terhadap publik, dimana keputusan apapun harus dilakukan melalui proses musyawarah melalui konsensus.

Melalui cara ini, keputusan yang diambil dapat memuaskan semua pihak atau sebagian besarnya. Selain itu juga mempunyai kekuatan memaksa (coercive power) bagi semua pihak karena merupakan keputusan bersama yang telah disepakati.

Kesetaraan (Equity)

Artinya ada persamaan hak dalam keadilan dan kesejahteraan publik. Semua masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk memperbaiki kesejahteraan mereka. Karakter ini akan menciptakan kepercayaan kepada lembaga karena semua orang akan diperlakukan sama

Tegaknya Supremasi Hukum (Rule of Law)

Artinya ada perwujudan penegakan hukum yang adil dan tidak memihak siapapun. Lembaga harus berkomitmen untuk menegakkan hukum dengan karakter berikut: supremasi hukum (the supremacy of law), kepastian hukum (legal certainty), hukum yang responsif, penegakan hukum yang konsisten dan non-diskriminatif, serta indepedensi peradilan.

Visi Strategis (Strategic Vision)

Artinya pemimpin lembaga memiliki perspektif yang luas dan strategis untuk menghadapi masa depan. Apa yang akan dihadapi dalam tata laksana pemerintahan dan kepekaan atas apa yang akan dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut.

Efektifitas dan Efisiensi (Effectiveness and Efficiency)

Karakter yang terakhir adalah efektifitas dan efisiensi dimana lembaga yang baik dan bersih adalah yang memenuhi kriteria berdaya-guna dan berhasil-guna. Kriteria efektif diukur dengan jangkauan produk yang dapat melayani besarnya kepentingan semua masyarakat. Sedangkan kriteria efisien diukur dengan penggunaan sumber daya yang seoptimal mungkin.

Perbedaan Akuntansi Sektor Publik dengan Akuntansi Konvensional

1. Dari segi tujuan, organisasi sektor publik tidak berorientasi pada laba. Sedangkan organisasi konvensional tertuma di sektor swasta bertujuan untuk menghasilkan laba sebesar-besarnya.
2. Dari segi sumber dana, organisasi sektor publik memperoleh sumber dana dari pendapatan pajak, retribusi, pembayaran utang, obligasi pemerintah, laba BUMN/BUMD, dan lain-lain. Sedangkan organisasi sektor swasta memperoleh sumber dana dari penjualan produk dan jasa.
3. Dari segi pertanggungjawaban, organisasi sektor publik memiliki kewajiban untuk melaporkan kinerjanya pada masyarakat atau parlemen. Sedangkan organisasi sektor swasta melaporkan kinerjanya pada pemegang saham dan kreditor.
4. Dari segi struktur organisasi, karakter yang dimiliki organisasi sektor publik adalah lebih kaku, birokratis dan hierarkis. Sedangkan organisasi sektor swasta lebih fleksibel, bentuknya bisa datar atau piramid.
5. Dari segi karakter anggarannya, organisasi sektor publik bersifat lebih terbuka cenderung transparan. Sedangkan organisasi sektor swasta lebih bersifat tertutup.
6. Dari segi pencatatan dan sistem akuntansinya, organisasi sektor publik menggunakan sistem Cash, sedangkan organisasi sektor swasta menggunakan sistem Accrual.

Berkarir di Akuntansi Sektor Publik

Organisasi atau lembaga sektor publik dituntut untuk mengelola keuangan secara transparan. Laporan keuangannya merupakan alat pertanggungjawaban kepada publik terhadap pemakaian sumber daya yang dikelola.

Itulah sebabnya akuntansi ini membutuhkan orang-orang yang berkompeten, jujur, serta memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi untuk tata laksana pemerintahan yang sehat.

Banyak lembaga pendidikan yang telah memiliki jurusan akuntansi sektor publik untuk memenuhi kebutuhan ini. Kelak, lulusan pendidikan akuntansi sektor publik akan diarahkan untuk berkarir di sektor publik baik di kantor pemerintah sebagai PNS maupun Non PNS.

Adapun ragam profesi yang dapat digeluti diantaranya Staf Akuntan Sektor Publik, Auditor Sektor Publik, Manajemen Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, dan Staf Pajak Departemen Akuntansi Sektor Publik.

Kesimpulan

Akuntansi sektor publik adalah proses pembuatan laporan keuangan di dalam suatu organisasi publik untuk menyajikan informasi yang transparan kepada publik. Akuntansi jenis ini dijalankan dengan menganut konsep Good Governance dimana memiliki karakter yang sama untuk mendukung tata laksana pemerintahan yang baik dan sehat.

Jangan lupa untuk menggunakan software akuntansi Kledo untuk memudahkan pengelolaan keuangan Kawan Kledo. Kledo merupakan software akuntansi yang akan memudahkan pengelolaan keuangan dengan fitur-fitur yang dimilikinya.

Yuk daftar Kledo sekarang dan nikmati berbagai kemudahan pengelolaan keuangan.