Kebijakan fiskal merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan perekonomian negara. Dengan kebijakan fiskal yang tepat, negara dapat mengatur aliran dana melalui pajak dan belanja pemerintah, yang pada gilirannya memengaruhi pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan lapangan kerja. Dalam situasi ekonomi yang dinamis, kebijakan fiskal berperan sebagai alat untuk mencapai keseimbangan antara pengeluaran dan pendapatan negara. Namun, tidak semua kebijakan fiskal dapat dijalankan dengan mudah, mengingat tantangan yang dihadapi dalam merancang kebijakan yang tepat sasaran.
Pentingnya kebijakan fiskal dalam perekonomian negara tak dapat dipandang sebelah mata. Kebijakan ini tidak hanya berhubungan dengan aspek ekonomi makro, seperti pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga, tetapi juga berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Dari perubahan tarif pajak hingga subsidi untuk sektor-sektor tertentu, kebijakan fiskal memiliki efek yang langsung terasa di tingkat rumah tangga dan dunia usaha. Hal ini menjadikan pemahaman tentang kebijakan fiskal sangat penting bagi setiap individu dan pelaku ekonomi.
Di sisi lain, pemerintah tidak bisa bertindak sepenuhnya tanpa batas dalam menjalankan kebijakan fiskal. Terlepas dari tujuan yang ingin dicapai, seperti mendorong pembangunan infrastruktur atau meningkatkan daya beli masyarakat, kebijakan fiskal harus tetap memperhatikan keberlanjutan fiskal. Ini berarti bahwa meskipun belanja negara meningkat, pemerintah harus memastikan bahwa defisit anggaran dan utang negara tetap berada dalam batas yang wajar agar tidak menimbulkan dampak negatif dalam jangka panjang.
Melalui artikel ini, kita akan membahas lebih dalam mengenai berbagai aspek kebijakan fiskal, mulai dari definisi dasar hingga penerapannya dalam konteks ekonomi Indonesia. Anda akan memahami bagaimana kebijakan fiskal dapat memengaruhi perekonomian secara keseluruhan, serta bagaimana kebijakan tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan negara dalam menghadapi tantangan ekonomi global.
Pengertian Kebijakan Fiskal
Fiskal sering kali diartikan sebagai pendapatan pemerintah suatu negara yang berasal dari masyarakat. Pendapatan di sini secara khusus digunakan untuk pengeluaran negara dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian. Jadi, kebijakan fiskal (fiscal policy) merupakan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dengan fokus utama menurunkan atau menaikkan pendapatan (anggaran) negara. Pemerintah, sebagai penyelenggara negara, mempunyai kewenangan untuk menentukan besaran pendapatan (anggaran) yang dikeluarkan pada program tertentu.
Kebijakan ini dibuat untuk mempengaruhi jalannya perekonomian dan menjaga keseimbangan ekonomi suatu negara. Dasar dari pembuatan fiscal policy tak lain dan tak bukan adalah teori John Maynard Keynes tentang fungsi fiscal policy.
Dalam teorinya, Keynes meyakini bahwa peningkatan atau penurunan pendapatan dan pengeluaran dapat mempengaruhi perekonomian negara. Fiscal policy dipercaya dapat meningkatkan inflasi, cash flow, dan mengurangi pengangguran.
Dengan adanya fiscal policy, pengeluaran agregat dapat ditingkatkan. Hal tersebut berdampak pada pendapatan dan penyerapan tenaga kerja dalam suatu negara. Selain itu, adanya permintaan agregat pada produksi barang dan jasa pada tingkat harga tertentu (yang layak), juga menjadi tolak ukur keberhasilan negara. Kebijakan ini digunakan bersamaan dengan kebijakan moneter yang diterapkan oleh bank sentral, yang mempengaruhi perekonomian atas kontrol terhadap jumlah uang beredar dan suku bunga.
Baca juga: Perbedaan Ekonomi Mikro dan Makro: Hubungan dan Ruang Lingkup
Tujuan Kebijakan Fiskal
Peran dan tujuan fiscal policy di berbagai negara berbeda-beda, tapi tujuan utamanya tentu saja untuk pengelolaan perekonomian agar tetap stabil, melalui pegaruh agregat (PDB yang riil). Tujuan ini seiring akan berubah menyesuaikan tingkat perkembangan ekonomi. Selain itu, beberapa tujuan lain diberlakukan fiscal policy, di antaranya yaitu:
1. Stabilitas Harga
Fiscal Policy berfungsi untuk mengontrol tingkat harga agar tetap stabil di seluruh daerah pada suatu negara. Artinya, dengan adanya fiscal, maka harga umum dapat bertahan pada tingkat yang layak. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan memastikan bahwa biaya dan harga sudah mencapai pada tingkat seimbang untuk tenaga kerja dan produksi.
Apabila harga mengalami penurunan yang sangat tajam, dikhawatirkan akan menimbulkan pengangguran. Hal tersebut dikarenakan para pelaku usaha kehilangan kesempatan untuk memperoleh keutungan.
Pada keadaan demikian akan terjadi pemutusan hubungan kerja besar-besaran, sehingga jumlah pengangguran meningkat tajam. Tentu saja, bisa dilihat keadaan di awal pandemi 2020 ini. Jika pemerintah tidak cepat mengeluarkan fiscal policy, bisa dibayangkan berapa banyak lagi tenaga kerja yang harus kehilangan mata pencaharian.
Sebaliknya, harga umum yang meningkat tajam menandakan keadaan negara semakin baik. Naik turunnya harga umum atau inflasi, mampu menciptakan kesempatan kerja yang lebih besar, serta memberikan keuntungan bagi sebagian orang. Meskipun demikian, rakyat yang berpenghasilan rendah akan tetap menderita, karena nilai uang yang menurun dan membuat mereka semakin miskin.
2. Pertumbuhan Ekonomi
Tujuan utama dari diberlakukannya fiscal policy pada suatu negara adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Peningkatan perekonomian berbanding lurus dengan perkembangan industri dan pendapatan masyarakat.
Pendapatan masyarakat yang tinggi menjadi tolak ukur tingkat kesejahteraan bangsa secara keseluruhan. Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yaitu dengan memberikan keringanan pajak.
Tingkat perekonomian penduduk dan pembangunan di negara berkembang belum sepenuhnya merata. Sudah menjadi kewajiban pemerintah terkait dengan pemerataan pembangunan infrastruktur di daerah kurang berkembang. Dengan memberikan keringanan pajak di daerah membutuhkan, secara otomatis pendapatan per kapita akan naik. Sedikit demi sedikit kemakmuran dan perkembangan daerah jadi terjamin.
Pengurangan pajak juga akan berimbas pada sektor investasi, karena menciptakan lingkungan kondusif untuk menjalankan bisnis. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara memindahkan modal dari sektor yang kurang produktif ke sektor lebih produktif.
Dengan begitu, sumber daya negara dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Masyarakat juga akan lebih banyak membelanjakan hartanya, sehingga investasi dan bisnis akan meningkat. Di tengah pandemi, saat pengeluaran pemerintah sangat tinggi, fiscal policy mampu membuat pertumbuhan ekonomi lebih terpacu untuk terus meningkat.
Komponen Kebijakan Fiskal
Secara umum, fiscal policy terdiri atas 4 (empat) komponen utama yaitu kebijakan perpajakan, kebijakan pengeluaran, kebijakan investasi, dan pengelolaan utang. Tanpa disadari, sejak awal pembahasan kita seputar pajak, pengeluaran, dan investasi kan? Sebenarnya apa peranan masing-masing komponen dalam fiscal policy? Untuk lebih jelasnya kita bahas satu per satu ya, Kawan Kledo!
1. Kebijakan Pepajakan
Bisa dibilang kebijakan perpajakan merupakan komponen utama dari fiscal policy. Hal tersebut dikarenakan karakteristik pajak sebagai sumber pembangunan, yang bersifat memaksa, dan tercantum dalam konstitusi. Pajak sendiri, baik pajak langsung maupun tak langsung, merupakan pendapatan terbesar pemerintah suatu negara.
Penetapan kebijakan ini untuk menjaga pajak agar tetap progresif, melalui keputusan pemberlakuan pajak. Menaikkan tarif pajak dapat mengurangi daya beli masyarakat, yang dapat berdampak pada menurunnya produksi dan investasi lho, Kawan Kledo. Sebaliknya, apabila tarif pajak turun, masyarakat akan gencar membelanjakan hartanya, sehingga inflasi meningkat.
2. Kebijakan Pengeluaran
Kebijakan pengeluaran berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran modal suatu negara. Fokus kebijakan pengeluaran adalah pada APBN, yang merupakan kumpulan dari seluruh pengeluaran negara. Instrumen APBN terdiri atas pembangunan infrastruktur, pembangunan fasilitas umum, hingga biaya operasional pemerintah.
Selain untuk bidang-bidang tersebut, di dalam pengeluaran modal ini juga termasuk bunga internal maupun eksternalnya. Oleh karena itu, anggaran pemerintah sangat penting untuk mewujudkan belanja yang efektif dan efisien pada suatu negara. Hal tersebut bisa digunakan untuk pelunasan pada pembiayaan yang mengalami defisit, dalam mengisi selisih antara pendapatan dan belanja negara.
3. Kebijakan Investasi dan Disinvestasi
Tingkat optimalisasi atas investasi domestik maupun asing sangat dibutuhkan untuk menjaga pertumbuhan laju ekonomi tetap pada jalurnya. Untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi maka optimalisasi investasi ini harus ditingkatkan.
Asal Kawan Kledo tau, beberapa tahun terakhir, arus atas modal dari pihak internasional (atau biasa disingkat dengan FDI), semakin meningkat. FDI tersebut memberikan dampak yang cukup besar untuk negara.
Melalui arus modal internasional, perekonomian domestik dapat diintegrasikan secara layak, dengan ekonomi global. Tentu saja itu salah satu pencapaian yang luar biasa, mengingat Indonesia sendiri sudah digolongkan sebagai negara maju (bukan lagi berkembang), oleh negara adidaya.
Baca juga: Fungsi dan Macam Sistem Ekonomi, Pelaku Bisnis Harus Paham Nih
4. Pengelolaan Utang atau Surplus
Apabila pemerintah menerima pendapatan lebih dari anggaran belanja, maka keadaan tersebut dapat digolongkan sebagai surplus. Akan tetapi, sebaliknya, kalo pengeluaran pemerintah lebih besar dari anggaran yang telah ditetapkan, keadaan tersebut disebut dengan defisit.
Jika ditemukan defisit, maka pemerintah harus meminjam dari beberapa sumber asing maupun domestik. Salah satu caranya adalah dengan mengeluarkan obligasi negara atau Surat Utang Negara. Tentu saja, itu berarti akan menambah jumlah utang dan bunga. Pilihan lain, apabila terlalu mendesak, pemerintah bisa mencetak uang secara berlebih untuk membiayai utang.
Jenis Kebijakan Fiskal
Fiscal policy merupakan tindakan yang diambil pemerintah dalam bidang perpajakan dan anggaran belanja negara untuk memberikan pengaruh atas pengeluaran agregat ekonomi. Kebijakan fiskal dapat berupa kebijakan ekspansif dan konstraktif.
1. Kebijakan Fiskal Ekspansif
Kebijakan fiskal ini banyak digunakan oleh berbagai negara untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Pemerintah menggunakan kebijakan ekspansif untuk mengakhiri fase kontraksi dari siklus bisnis, ketika yng lain meminta bantuan dari terjadinya resesi.
Fokus dari kebijakan ekspansif adalah menaruh uang lebih banyak ke tangan konsumen, sehingga mereka akan lebih banyak melakukan belanja. Caranya? Pemerintah akan banyak belanja, memotong pajak, atau melakukan keduanya dalam waktu bersamaan. Meningkatnya permintaan, memaksa bisnis untuk menambah pekerjaan dan meningkatkan pasokan.
Tentu saja selalu ada perdebatan mengenai kebijakan ekspansif ini. Dari sisi penawaran (pemilik bisnis), lebih memilih pemotongan pajak. Berkurangnya pajak, membuat suasana bisnis lebih kondusif, sehingga mereka mampu mempekerjakan lebih banyak SDM untuk mencapai laba maksimal.
Sedangkan dari sisi konsumen (permintaan), berargumen bahwa menambah belanja lebih efektif. Contoh nyata seperti memperbanyak proyek pekerjaan umum, tunjangan pengangguran (program kartu Pra-Kerja kalau di Indonesia), pembagian kupon makanan secara gratis, dsb. Ketika uang masuk ke tangan konsumen, maka akan langsung dibelanjakan untuk membeli barang-barang bisnis.
2. Kebijakan Konstraktif
Kebalikan dari kebijakan ekspansif, kebijakan konstraktif ini dikeluarkan ketika perekonomian sedang dalam keadaan yang ekspansi (overheating, untuk menekan permintaan).
Tujuan utamanya adalah menghambat perekonomian dan menekan pertumbuhan inflasi. Dampak jangka panjang dari inflasi dapat merusak standar hidup masyarakat akibat terjadinya resesi. Dengan kata lain, kebijakan ini lebih berfokus dalam menurunkan belanja negara dan menaikkan tarif pajak.
Kebijakan konstraktif sangat jarang digunakan oleh suatu negara. Hanya negara dengan pemerintah buruk yang mampu menerapkan kebijakan ini.
Contoh Instrumen Kebijakan Fiskal
Ada dua instrumen utama dalam kebijakan fiskal, yaitu pendapatan negara (terutama pajak) dan belanja negara. Kedua instrumen ini bekerja saling berkaitan untuk mencapai tujuan fiskal yang diinginkan, seperti mendorong pertumbuhan ekonomi, mengendalikan inflasi, dan mengurangi pengangguran.
Pajak dan Penerimaan Negara
Pajak adalah sumber utama pendapatan negara dan menjadi instrumen fiskal yang paling signifikan. Pemerintah menggunakan kebijakan pajak untuk mengumpulkan dana yang diperlukan untuk pembiayaan belanja negara. Kebijakan pajak dapat berupa pajak langsung (seperti pajak penghasilan) dan pajak tidak langsung (seperti pajak barang dan jasa).
Pemerintah dapat menyesuaikan tarif pajak untuk mendorong atau mengendalikan konsumsi dan investasi, yang pada gilirannya mempengaruhi tingkat permintaan agregat dalam perekonomian.
- Pajak Langsung: Pajak yang dibebankan langsung kepada individu atau badan hukum, seperti pajak penghasilan (PPh) dan pajak kekayaan. Dengan menyesuaikan tarif pajak ini, pemerintah dapat mengatur tingkat pendapatan masyarakat dan mengarahkan konsumsi atau tabungan.
- Pajak Tidak Langsung: Pajak yang dikenakan pada barang dan jasa, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan cukai. Pemerintah sering menggunakan pajak tidak langsung ini untuk mempengaruhi harga barang tertentu atau untuk tujuan sosial, seperti mengurangi konsumsi barang berbahaya seperti rokok dan alkohol.
Belanja Negara
Belanja negara adalah pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk berbagai keperluan, seperti membiayai proyek infrastruktur, subsidi, dan program sosial. Pemerintah dapat menggunakan belanja negara untuk meningkatkan perekonomian, terutama selama periode resesi.
Melalui kebijakan belanja, pemerintah dapat merangsang permintaan agregat dengan meningkatkan belanja publik, yang akan mendorong konsumsi dan investasi.
- Belanja Investasi: Pengeluaran untuk proyek jangka panjang, seperti pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik. Belanja ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi ekonomi dan mendorong pertumbuhan jangka panjang.
- Belanja Konsumsi: Pengeluaran pemerintah untuk kegiatan yang tidak langsung menghasilkan aset produktif, seperti subsidi, gaji pegawai negeri, dan program kesejahteraan sosial. Belanja ini sering kali digunakan untuk merangsang perekonomian dalam jangka pendek.
Defisit Anggaran dan Pembiayaan Utang
Ketika belanja negara melebihi penerimaan negara, pemerintah mengalami defisit anggaran. Defisit ini dapat dibiayai melalui penerbitan utang negara. Pembiayaan utang ini menjadi instrumen penting dalam kebijakan fiskal untuk menutupi kekurangan pembiayaan.
Meskipun pembiayaan utang dapat mendukung pembangunan, utang yang berlebihan dapat menyebabkan beban fiskal yang tinggi di masa depan. Oleh karena itu, pengelolaan utang negara harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak mengganggu stabilitas ekonomi.
Subsidi dan Program Sosial
Pemerintah juga menggunakan subsidi dan program sosial sebagai instrumen untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu, seperti mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Subsidi dapat diberikan pada barang dan jasa dasar, seperti energi dan pangan, untuk menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, program sosial seperti bantuan langsung tunai dan jaminan sosial digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu, sekaligus merangsang konsumsi di tingkat rumah tangga.
Dengan menggunakan instrumen kebijakan fiskal ini secara bijaksana, pemerintah dapat mengelola perekonomian agar tetap stabil dan mampu mengatasi tantangan ekonomi yang ada. Kebijakan fiskal yang efektif dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kesenjangan sosial. Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat tergantung pada desain yang tepat dan pengelolaan yang efisien dalam implementasinya.
Perbedaan Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter
Masih banyak yang bingung membedakan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Padahal, keduanya memiliki fungsi berbeda dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Berikut adalah poin-poin utama perbedaannya:
| Aspek | Kebijakan Fiskal | Kebijakan Moneter |
|---|
| Pelaksana | Dilaksanakan oleh pemerintah melalui kementerian keuangan. | Dilaksanakan oleh bank sentral, seperti Bank Indonesia (BI). |
| Fokus Utama | Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan pemerataan pendapatan. | Menjaga stabilitas harga, mengendalikan inflasi, dan mengelola uang beredar. |
| Instrumen | Pajak, belanja negara, subsidi, dan pengelolaan utang publik. | Suku bunga, operasi pasar terbuka, dan cadangan wajib bank. |
| Dampak Langsung | Berpengaruh langsung pada masyarakat, seperti melalui pajak atau subsidi. | Dampaknya lebih terasa pada sektor keuangan, seperti suku bunga pinjaman dan investasi. |
| Waktu Implementasi | Cenderung lebih lambat karena melalui proses legislasi dan implementasi. | Lebih cepat karena keputusan langsung diambil oleh bank sentral. |
Kesimpulan
Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang berkaitan dengan perekonomian suatu negara, tentang penerimaan dan pengeluaran anggaran pemerintah. Apabila Anda adalah seorang pemilik bisnis, kebijakan ini mampu secara langsung mempengaruhi keberlangsungan usaha yang dijalankan, terutama pada perhitungan pajak.
Jika usaha sedang merintis, tentu tidak begitu sulit dalam melakukan pembukuan sederhana dan perhitungan pajaknya. Tapi gimana kalo terus berkembang dan bisnis semakin besar dari waktu ke waktu?
Sebagai pelaku UMKM, tentu Anda turut berkontribusi dalam menambah pendapatan negara, melalui pajak. Pelaporan perpajakan suatu usaha tidak bisa dibuat dengan tepat, tanpa dukungan laporan keuangan yang baik.
Kesulitan membuat laporan keuangan? Ayo pake Kledo sekarang! Kledo merupakan software akuntansi berbasis Cloud, yang bisa membantu Anda membuat laporan keuangan dengan praktis. Tidak hanya itu, baik informasi keuangan maupun analisis bisnis, dapat Kawan Kledo akses secara real time, kapanpun dan di manapun. Ayo coba Kledo secara gratis selama 14 hari dengan mendaftar di sini ya!
- Cara Kelola Keuangan Bisnis dengan Corporate Card, Lebih Efisien! - 9 Desember 2024
- Contoh Laporan Neraca dan Download Template Gratisnya - 14 November 2024
- Tips Pembukuan Toko Sembako, Tantangan, dan Contoh Kasusnya - 11 November 2024