PSAK 73: Pembahasan dan Penerapannya dalam Bisnis

PSAK 73 adalah standar akuntansi yang berfokus pada pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan dalam laporan keuangan yang menyangkut kontrak sewa.

PSAK ini mulai digunakan di Indonesia pada tahun 2021 dan diadopsi dari amandemen International Financial Reporting Standards (IFRS) 16 yang membahas standar tunggal atas kontrak sewa.

Dalam tulisan ini, Kledo akan membahas mengenai pentingnya PSAK 73 dalam kontrak sewa dan bagaimana standar ini diterapkan.

Apa Itu PSAK 73?

PSAK 73 adalah singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang merupakan standar akuntansi untuk transaksi sewa.

PSAK 73 adalah aturan akuntansi yang digunakan oleh badan akuntansi yang mensyaratkan entitas untuk mengakui liabilitas sewa dan aset sewa. Ini berlaku untuk semua sewa, termasuk sewa operasi, sewa pembiayaan, dan sewa pendek.

PSAK sewa membuat entitas yang menggunakan akuntansi berbasis akrual harus mengakui aset sewa dan liabilitas sewa di neraca mereka. Ini berarti bahwa semua aset sewa harus diakui sebagai aset tertentu dan liabilitas sewa harus diakui sebagai liabilitas jangka panjang.

PSAK 73 juga membuat orang yang menggunakan akuntansi berbasis kas harus mengakui liabilitas sewa dan aset sewa di jurnal mereka.

Dalam PSAK sewa, ada beberapa konsep yang harus dipertimbangkan ketika melakukan akuntansi untuk sewa. Konsep ini meliputi biaya sewa, nilai buku aset, dan beban sewa.

Biaya sewa adalah jumlah yang harus dibayar sewa dan dapat dibagi menjadi beberapa bagian yang berbeda. Nilai buku aset adalah nilai aset saat ini, yang dihitung dengan mengurangi akumulasi penyusutan atau amortisasi dari harga aset yang sebenarnya. Beban sewa adalah jumlah yang harus dibayar dengan menggunakan metode akrual.

PSAK 73 adalah salah satu aturan akuntansi yang penting dan harus diikuti oleh semua entitas yang terlibat dalam transaksi sewa. Ini membuat pencatatan sewa lebih mudah dan membuat entitas yang menggunakannya lebih transparan.

Dengan menggunakan PSAK sewa, entitas dapat mengatur laporan keuangannya dengan cara yang benar dan dapat menggunakannya untuk mengambil keputusan bisnis yang tepat.

Baca juga: PSAK: Pembahasan Lengkap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

Kapan PSAK 73 Mulai Digunakan?

PSAK 73 Sewa merupakan standar akuntansi baru yang berlaku untuk perusahaan yang bergerak dalam penyediaan sewa di Indonesia. PSAK 73 ini mulai berlaku pada 1 Januari 2021 dan mewajibkan perusahaan rental untuk mengikuti standar akuntansi baru yang lebih ketat.

Selain itu, PSAK terbaru ini menggantikan beberapa aturan sewa terdahulu seperti PSAK 30 yang mengatur sewa, ISAK 8 yang mengatur perjanjian sewa, ISAK 23 yang mengatur sewa operatif atau insentif, ISAK 25 yang mengatur hak atas tanah, dan ISAK 24 yang mengatur tata cara evaluasi perjanjian sewa legal.

PSAK 73 menetapkan standar akuntansi yang tegas untuk perusahaan penyedia jasa sewa. Ini termasuk pengelompokan dan klasifikasi kontrak sewa, kewajiban, dan pengungkapan. Ini juga menetapkan aturan baru tentang bagaimana perusahaan harus mengakui pengeluaran dan pendapatan dari sewa.

Standar ini bertujuan untuk memberikan transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi, serta untuk membantu investor dan pemegang saham melacak hasil keuangan perusahaan.

PSAK 73 mungkin terasa berat bagi perusahaan rental yang baru saja mengadopsi standar akuntansi lama. Namun, sebagian besar perusahaan rental telah mempersiapkan diri dengan membentuk tim kepatuhan, mengadakan pelatihan, dan mengubah sistem akuntansi mereka agar sesuai dengan PSAK 73.

Dengan penerapan PSAK 73, diharapkan para pelaku rental di Indonesia akan memiliki tata kelola keuangan yang lebih baik, dan para investor akan memiliki lebih banyak rasa percaya diri dalam berinvestasi di pasar modal. Ini akan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Baca juga: SAK ETAP Adalah: Manfaat, Contoh Penggunaan, dan Bedanya dengan PSAK

Bagaimana Penerapan PSAK 73 bagi Penyewa?

Untuk memahami implementasi PSAK 73 dalam akuntansi penyewa, pertama-tama perlu diketahui cara akuntansi untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan aset yang disewa.

Pertama, penyewa harus mencatat aset yang disewa sebagai aktiva, dan sewa yang dibayar sebagai beban. Penyewa juga harus mencatat sewa yang harus dibayar sebagai piutang, dan sewa yang diterima sebagai pendapatan.

Penyewa juga harus mempertimbangkan prinsip-prinsip dari PSAK 73 saat mencatat transaksi. Prinsip-prinsip ini mencakup aspek seperti penilaian aset yang disewa, pengakuan sewa, pengakuan sewa berulang, dan pengukuran sewa yang dibayar.

Prinsip-prinsip ini dirancang untuk memastikan bahwa transaksi yang berhubungan dengan aset yang disewa dicatat secara akurat. Sehingga informasi yang dihasilkan relevan dan bisa membantu para pemilik aset untuk mengambil keputusan yang tepat.

Selain itu, penyewa juga harus mempertimbangkan aspek lain yang berhubungan dengan implementasi PSAK sewa.

Beberapa hal tersebut termasuk menentukan isi kontrak atau perjanjian sewa, menetapkan struktur harga sewa, mengidentifikasi risiko yang terkait dengan aset yang disewa, dan memastikan bahwa informasi yang relevan dicatat untuk membantu pemilik aset dalam membuat keputusan yang tepat.

Dengan mematuhi semua prinsip yang terkait dengan PSAK sewa, penyewa akan dapat memastikan bahwa akuntansi penyewa berjalan dengan akurat dan efisien.

Baca juga: Syarat Laporan Keuangan Sesuai Standar Akuntansi

Bagaimana Implementasi PSAK 73 yang Dilakukan Perusahaan?

Berikut adalah beberapa bentuk implementasi PSAK 73 yang dilakukan oleh perusahaan:

1. Memahami PSAK 73

PSAK 73 adalah standar akuntansi yang berhubungan dengan transaksi sewa. PSAK sewa memberikan panduan tentang bagaimana menghitung, mengukur, dan melaporkan arus kas yang berhubungan dengan transaksi sewa.

PSAK ini juga membantu agar transaksi sewa dicatat dengan benar dan akurat.

2. Mencatat arus kas yang terkait dengan sewa

Salah satu cara untuk mengimplementasikan PSAK 73 adalah dengan mencatat arus kas yang berhubungan dengan transaksi sewa. Arus kas harus diukur dengan benar dan dengan hati-hati.

Arus kas yang terkait dengan sewa harus dicatat secara terpisah dari arus kas yang berhubungan dengan transaksi lainnya.

3. Mengatur pembayaran sewa

Ketika mengimplementasikan PSAK 73, perusahaan harus memastikan pembayaran sewa diselesaikan tepat waktu. Pembayaran sewa harus ditetapkan dalam jadwal tertentu sehingga semua pembayaran tercatat dengan benar.

4. Mencatat biaya sewa

Salah satu cara untuk mengimplementasikan PSAK 73 adalah dengan mencatat biaya sewa. Biaya sewa harus dicatat dengan benar dan dipisahkan dari biaya lainnya.

Biaya sewa harus dicatat sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam kontrak sewa.

5. Memahami transaksi sewa

PSAK 73 juga memerlukan perusahaan untuk memahami transaksi sewa. Perusahaan harus memahami jenis sewa, jangka waktu sewa, dan informasi lainnya yang terkait dengan transaksi sewa.

Hal ini penting agar perusahaan dapat mencatat transaksi sewa dengan benar.

6. Mempertimbangkan akhir sewa

Ketika mengimplementasikan PSAK 73, perusahaan juga harus mempertimbangkan akhir sewa. Perusahaan harus memastikan transaksi sewa dihentikan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Perusahaan juga harus melaporkan akhir sewa sesuai dengan PSAK sewa.

7. Melaporkan transaksi sewa

Ketika mengimplementasikan PSAK 73, perusahaan juga harus melaporkan transaksi sewa sesuai dengan standar. Perusahaan harus menyiapkan laporan yang akurat dan tepat waktu untuk menunjukkan jumlah sewa yang dibayarkan.

Laporan ini harus disertai dengan informasi yang cukup agar laporan akuntansi dapat diterima dengan benar.

Baca juga: Activity Based Costing: Pembahasan Lengkap dan Cara Penerapannya di Bisnis

Hal-Hal yang Harus Diperhatikan Perusahaan dalam Menerapkan PSAK 73

Perusahaan harus melakukan berbagai hal untuk memastikan bahwa mereka menerapkan PSAK 73 sewa dengan benar. Hal ini termasuk identifikasi kontrak, biaya yang melekat pada kontrak sewa, aset hak guna, dan liabilitas.

Dengan memahami apa yang harus dilakukan untuk memastikan penerapan PSAK sewa yang benar, perusahaan dapat memastikan bahwa mereka dapat memenuhi persyaratan akuntansi dan meminimalkan risiko.

Identifikasi kontrak

Yang pertama harus dilakukan adalah mengidentifikasi kontrak yang memenuhi syarat sebagai kontrak sewa.

PSAK sewa menentukan bahwa kontrak sewa adalah kontrak yang memberikan hak kepada penyewa untuk menggunakan aset untuk jangka waktu tertentu. Kontrak sewa harus memenuhi karakteristik ini agar dapat diterapkan PSAK 73.

Biaya melekat pada kontrak sewa

Setelah mengidentifikasi kontrak yang memenuhi syarat, perusahaan harus mengidentifikasi biaya yang melekat pada kontrak sewa.

PSAK 73 menyatakan bahwa biaya yang melekat pada kontrak sewa harus diakui sebagai aset hak guna pada saat kontrak disahkan. Perusahaan harus mengidentifikasi biaya yang melekat pada kontrak sewa dan mencatatnya sebagai aset hak guna.

Aset hak guna

Selanjutnya, perusahaan harus mengidentifikasi aset hak guna yang terkait dengan kontrak sewa. PSAK sewa menyatakan bahwa aset hak guna adalah aset yang diperoleh dengan menggunakan hak kontrak sewa.

Aset hak guna harus diakui pada saat kontrak disahkan. Perusahaan harus mengidentifikasi aset hak guna dan mencatatnya sebagai aset.

Liabilitas

Terakhir, perusahaan harus mengidentifikasi liabilitas yang terkait dengan kontrak sewa. PSAK sewa menyatakan bahwa liabilitas yang terkait dengan kontrak sewa harus diakui sebagai liabilitas pada saat kontrak disahkan.

Perusahaan harus mengidentifikasi liabilitas yang terkait dengan kontrak sewa dan mencatatnya sebagai liabilitas.

Baca juga: Kerangka Konseptual Akuntansi: Arti dan Pembahasan Lengkapnya

Kendala Penerapan PSAK 73 Sewa di Indonesia

Setelah PSAK 73 Sewa disahkan pada tahun 2018, berbagai pihak masih menghadapi kendala dalam penerapan standar ini di Indonesia.

Penerapan standar akuntansi sewa di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan. Namun, masih ada beberapa kendala yang harus diatasi sebelum standar ini dapat diterapkan secara menyeluruh.

Keterbatasan pemahaman akuntansi sewa

Pertama, masih terdapat keterbatasan pemahaman konsep akuntansi sewa di kalangan masyarakat akuntansi di Indonesia. Standar yang baru disahkan masih membutuhkan waktu untuk diserap dan diterapkan di kalangan para profesional akuntansi dan perusahaan di Indonesia.

Para profesional akuntansi harus memahami konsep akuntansi sewa secara mendalam untuk dapat menerapkannya dengan benar dan mengisi laporan keuangan yang berkualitas.

Kendala persyaratn teknis

Kedua, persyaratan teknis yang akan digunakan dalam menerapkan PSAK Sewa juga masalah yang menjadi kendala. Sebagai contoh, dalam menerapkan standar ini, perusahaan perlu memiliki sistem informasi akuntansi yang dapat memenuhi kebutuhan pelaporannya.

Namun, banyak perusahaan di Indonesia yang masih menggunakan sistem yang belum dapat memenuhi aturan standar tersebut.

Kurangnya kesadaran pelaku bisnis

Ketiga, masalah kesadaran juga masih menjadi kendala dalam penerapan PSAK Sewa di Indonesia. Meskipun standar ini sudah disahkan, masih banyak perusahaan yang belum menyadari pentingnya penerapan standar ini.

Banyak perusahaan yang masih menganggap standar ini sebagai standar yang tidak relevan dan tidak diperlukan. Oleh karena itu, diperlukan kampanye yang luas untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menerapkan standar ini di Indonesia.

Baca juga: Net Working Capital: Pengertian Lengkap dan Cara Hitungnya

FAQ Seputar PSAK 73

1. Apa yang dimaksud dengan PSAK 73?

PSAK 73 adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang memberikan panduan tentang bagaimana pendapatan sewa harus diakui dan dicatat dalam laporan keuangan.

2. Bagaimana pendapatan sewa dicatat dalam laporan keuangan?

Pendapatan sewa dicatat sebagai pendapatan pada saat kontrak dibuat dan dikonfirmasi bahwa persyaratan kontrak telah dipenuhi. Pendapatan sewa juga dicatat sebagai pendapatan pada saat penerimaan pembayaran sewa.

3. Apa saja yang harus dipertimbangkan dalam menentukan jumlah pendapatan sewa yang diakui?

Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan jumlah pendapatan sewa yang diakui adalah kemungkinan pengembalian pembayaran sewa, jaminan kembali, dan kontrak sewa yang tidak akan diperpanjang.

4. Apakah ada pembatasan atau syarat khusus yang harus diikuti ketika mengakui pendapatan sewa?

Ada beberapa pembatasan dan syarat yang harus diikuti ketika mengakui pendapatan sewa. Pendapatan sewa harus diakui pada saat kontrak dibuat dan dikonfirmasi bahwa persyaratan kontrak telah dipenuhi.

Pendapatan sewa juga harus diakui hanya jika penerimaan pembayaran sewa signifikan dan memenuhi kriteria nilai wajar.

Baca juga: 8 Contoh Biaya Diskresioner dan Bedanya dengan Biaya Tetap Terikat

Kesimpulan

PSAK 73 telah menyediakan panduan praktis untuk mengatur akuntansi sewa. Hal ini penting untuk merumuskan kontrak sewa yang berfokus pada bagaimana memberikan informasi akuntansi yang relevan dan akurat.

Guna memudahkan pengelolaan keuangan bisnis, Anda bisa menggunakan software akuntansi seperti Kledo.

Kledo adalah software akuntansi yang membantu proses pengelolaan akuntansi dan keuangan bisnis Anda. Software ini dilengkapi fitur terlengkap dan canggih untuk membantu Anda mengelola keuangan bisnis dengan mudah.

Selain itu, Kledo juga hadir dengan harga yang sangat terjangkau, sehingga Anda dapat menikmati semua fitur dan keunggulannya tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar.

Dengan Kledo, Anda akan mendapatkan solusi akuntansi yang canggih dan terpercaya, yang akan membantu Anda mengelola keuangan bisnis Anda dengan mudah dan efisien.

Tertarik mencoba? Anda bisa mencoba Kledo gratis selama 14 hari melalui tautan ini.